Asing Incar 8 Ton Emas Bukit Pondi

Asing Incar 8 Ton Emas Bukit Pondi

  Kamis, 25 Agustus 2016 09:30
ilustrasi

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Izin pertambangan emas yang melibatkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bukit Podi, Desa Martadana, Kecamatan Pengkadan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

 
Informasi yang berhasil dihimpun, kegiatan pertambangan emas di lambung bukit Pondi, kecamatan Pangkadan ini diyakini bisa mengeruk tidak kurang dari delapan ton emas. Saat ini, aktivitas pertambangan masih libatkan sebagian besar masyarakat setempat sebagai pekerja kasar. Kedepan, tenaga ahli dan teknis diperkirakan datangkan dari luar negeri. Aktivitas tambang ini ditenggarai bisa memicu konflik dan merusak ekosistem

Bahkan, sebagian masyarakat menyebutkan aktivitas pertambangan diatas bukit yang melintang di perhuluan sungai di daerah kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung ini, bakal merusak ekosistem yang ada di perhuluan.

Selain ditengarai merusak lingkungan dan ekosistem, akibat aktifitas pengeboran bahan tambang yang dilakukan perusahaan. Kegiatan pertambangan dibukti tersebut membuat masyarakat terpecah dua, rawan memicu konplik dimasyarakat. Anggota DPRD Kapuas Hulu, Iman Shabirin membenarkan sebagian masyarakat ada yang menyetujui dan menolak keberadaan perusahaan tambang emas itu.

Politisi Partai Demokrat asal Sukaramai Kecamatan Pengkadan ini menjelaskan,bagi masyarakat yang memiliki tanah di bukit Podi setuju dengan aktifitas pertambangan emas. Karena mereka berharap perusahaan akan mengganti rugi tanah mereka dengan harga yang tinggi. Tapi bagi masyarakat yang tak memiliki tanah dibukit itu tidak setuju dengan adanya pertambangan emes dibukti Podi tersebut.

Iman menyebutkan, bukit Podi memiliki luas lahan diatas 1.000 heakter, dimana diatas bukit tersebut digunakan masyarakat setempat untuk bercocok tanam dan lahan perkebunan.

"Saat ini mereka jelas sudah melakukan pengeboran diberberapa titik dan telah mengambil bahan tambang yang terdapat di dalam bukit Podi, tetapi itu untuk contoh saja.Apa yang diambil saya tidak tahu persis," terang dia.

Pria yang sudah dua priode sebagai wakil rakyat diDPRD Kapuas Hulu ini mengatakan, informasi yang dia proleh perusahaan yang hendak mengelola pertambangan di Bukit Podi, bukan perusahaan lokal, akan tetapi perusahaan asing.

"Dulu mereka baru mendapatkan izin eksplorasi saja. Sesuai undang-undang, kewenangan perizinan terkait pertambangan, sekarang sudah ditarik ke Provinsi," paparnya.

Terpisah, Kepala Kantor Lingkungan Hidup kaupaten Kapuas Hulu, Dini Ardianto mengaku, pihaknya tak pernah mengeluarkan izin untuk perusahaan pertambangan di Bukit Podi Kecamatan Pengkadan.

"Kami tidak pernah mengeluarkan izin apa pun untuk aktivitas perusahaan pertembangan emas di Bukit Podi," ucapnya singkat. Kewenangan perizinan terkait pertambangan, sudah berada di Provinsi.

Sementara, Seketaris Bappeda Kapuas Hulu Anthonius Rawing mengatakan, untuk wilayah bukit Podi perlu dilihat kembali izin eksplorasinya, apakah masuk kawasan hutan lindung atau tidak. Jika masuk dalam kawsan hutan lindung, izin yang diberikan daerah bisa dibatalkan, karena kewenangan hutan lindung ada dipusat.

"Harus dilihat betul-betul wilayah itu masuk hutan lindung atau tidak,” ucap dia.

Dijelaskan, jika masuk di dalam kawasan hutan lindung, kemudian Pemprov memberikan izin, dapat dibatalkan. Ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi terkait permasalahan tersebut ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendapatkan data yang pasti. Tak satupun pejabat berwenang yang bisa saya temui sebab merekamasih menghadirikegiatan di kota Pontianak.(aan)

Berita Terkait