Asa Pasca-Pilkada

Asa Pasca-Pilkada

  Kamis, 17 December 2015 07:51   1

Oleh: Kurniawan

PILKADA (pemilihan kepala daerah) serentak tahun 2015 sangat terasa di ruang publik kita beberapa waktu. Hanya saja, wacana pascapilkada relatif kurang mendapat porsi cukup layak di ruang publik kita. Selama ini, disadari atau tidak, wacana yang dominan di pilkada serentak terfokus pada bagaimana ihwal tahap-dinamika pilkada beserta segala aspek teknis-operasional dan estimasi siapa calon yang akan menjadi pemenangnya.
Sementara wacana pascapilkada yaitu apa yang semestinya terjadi atau yang berpotensi terjadi pascapilkada relatif terlupakan. Padahal fase pascapilkada tak kalah pentingnya, bahkan justru dianggap lebih penting, karena disitulah kita akan menemukan nilai benifit pilkada untuk masyarakat, baik itu kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan daya saing daerah.
Berkaca pada pengalaman yang ada dan mencermati kecederungan dinamika pilkada yang telah terjadi, sedikitnya ada empat isu penting dalam wacana pascapilkada serentak 2015 yang patut dicermati terutama dalam konteks Kalimantan Barat. Pertama; Kontinyuitas pembangunan daerah. Kedua; perlakuan terhadap rakyat sebagai pemilih. Ketiga; koordinasi pemerintahan yang tidak efektif. Keempat; politisasi birokrasi.
Isu kontinyuitas pembangunan daerah pascapilkada serentak 2015 terkait dengan adanya kecenderungan pemimpin terpilih yang enggan melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya. Hal ini terlihat dari sikap yang tidak mau bahkan menolak melanjutkan program yang belum selesai atau tidak merawat hasil program yang sudah ada.
Kepala daerah terpilih lebih memilih untuk membuat berbagai program baru dari visi dan misi yang diusung sebelumnya. Ia cenderung memulai dari nol aktivitas pembangunan daerah tanpa melihat pengalaman dan hasil pembangunan sebelumnya. Hal ini menguatkan citra pembangunan daerah menjadi semacam kotak-kotak yang tanpa koneksitas (terpisah) karena periodesasi kekuasaan. Realitas ini bukan hanya menghambat pembangunan, lebih jauh dari itu akan efektif menghalangi akselerasi kemajuan daerah.
Isu perlakuan terhadap rakyat sebagai pemilih daerah pascapilkada serentak 2015 terlihat dari sikap sang pemenang memperlakukan para pendukung dan yang bukan pendukung secara diskriminatif. Wujudnya terlihat ketika mengisi waktu kekuasaan yang dimilikinya, ia hanya sibuk memberikan reward kepada para pemilih yang mendukungnya dan memberikan punishment  kepada para pemilih yang tidak mendukungnya. Celakanya, perlakukan diskrimintaif itu tidak hanya bersifat personal, tetapi dapat berlaku kepada kelompok sosial. Implikasi seriusnya, bukan hanya menciptakan sentimen ketidakadilan, juga dinamika daerah mudah menjadi gaduh karena dihidupi oleh semangat tanpa kebersamaan semua komponen daerah. Realitas ini, sangat mudah menciptakan dendam politik yang panjang di tingkat lokal.
Isu koordinasi pemerintahan yang tidak efektif pascapilkada serentak 2015 terkuak manakala hadirnya sikap ekslusivitas yang tinggi dari sang pemimpin terpilih dalam melaksanakan fungsi koordinasi antar strata pemerintahan (kabupaten, provinsi dan pusat). Si pemimpin dihinggapi anggapan bahwa sebagai daerah otonom, ia tidak merasa perlu untuk membangun komunikasi, sinergi dan singkronisasi segala hal terkait urusan pemerintahan dengan strata di atasnya. Ia berpandangan dialah aktor tunggal penentu dinamika pemerintah daerah. Kondisi ini semakin diperparah manakala latar belakang politik si pemimpin tersebut berbeda dengan figur pemimpin di jenjang provinsi dan pusat. Akibatnya, tugas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor bukan hanya terganggu tetapi berpotensi menjadi ruang konflik seru antar strata pemerintahan. Ujungnya, kepentingan daerah itulah yang paling dirugikan.  
Isu politisasi birokrasi pascapilkada 2015 terkait dengan sikap pemimpin yang terpilih menggiring birokrasi dari sistem bekerja secara rasional menjadi sistem irrasional. Indikasinya terlihat menempatkan birokrasi untuk melayani kepentingan tim sukses dan para pemilik modal saat saat memenangkan pilkada sebelumnya. Dinamika perombakan pejabat dan pegawai daerah cenderung atas dasar balas jasa politik dan bukan karena prinsip merit system.  
Efek negatifnya, birokrasi pemerintah daerah justru menjadi beban berat bagi pencapaian daya saing daerah.  Fenomena politisasi birokrasi semakin kuat terjadi manakala antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih kemudian terjadi “pecah kongsi” sehingga muncul polarisasi yang tajam dalam kekuatan birokrasi pemerintah daerah.
Semestinya berbagai isu ini tidak terjadi. Atau minimal ada kesadaran dari paket pemimpin daerah terpilih untuk tidak terjerat pada empat isu tersebut. Memang tidak cukup hanya berharap pada paket pemimpin daerah terpilih. Harus ada tekanan publik yang efektif terutama kekuatan civil society dan media massa agar berbagai isu tersebut dapat diminimalisir.  Sebab, jika lima isu tersebut nyata terjadi, maka pilkada yang telah dilakukan akan tidak berguna untuk masyarakat di daerah. Pilkada yang memakan ongkos sangat besar itu hanya tinggal serimonial politik lokal yang kering manfaat untuk publik.  
Inilah asa pascapilkada yang harus tumbuh di dalam kesadaran publik di daerah. Sejatinya, daerah sangat butuh kontinyuitas pembangunan daerah, masyarakatnya diperlakukan secara adil, hadirnya koordinasi pemerintahan yang solid serta bebas dari politisasi birokrasi. Sebab semua itu akan menjadi sine qua non untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan dan daya saing daerah. Kesadaran itu harus meluas, mendalam dan digiring bersama menjadi modal perjuangan baru di daerah, untuk mengawal panen buah pilkada yang terasa “manis” bagi masyarakat lokal.  

*)Alumnus Pasca Sarjana Politik
Lokal dan Otonomi Daerah UGM
Tinggal di Kota Sintang