Apresiasi Peran Media dalam Pilkada

Apresiasi Peran Media dalam Pilkada

  Selasa, 17 April 2018 11:00
DISKUSI: Calon Gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa saat diskusi dengan jajaran Manajemen Pontianak Post, kemarin. MEIDY KHADAFI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Karolin Berkunjung ke Pontianak Post

PONTIANAK - Media massa berperan penting dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018.  Calon Gubernur Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa mengatakan, media ikut membantu dalam menyampaikan program dan gerakan pasangan calon ke masyarakat. 

Namun, aturan Pilkada 2018 saat ini dinilai sangat membatasi pemberitaan di media massa, sehingga merugikan pasangan calon, media, dan masyarakat. “Bagi pasangan calon yang cuek media, enak dia. Kita yang bersinergi dengan media, tentu mengharapkan feedback manfaat dari media,” katanya saat diskusi tentang pilkada dengan jajaran manajemen Pontianak Post, Senin (16/4). 

Dalam kunjungannya ke Graha Pena kali ini,  Karolin disambut Direktur Utama Pontianak  Post, Tresnowati dan Pemimpin Redaksi Pontianak Post, Heriyanto Sagiya. Menurut Pasangan Calon nomor urut 2 ini, tantangan pilkada saat ini berbeda dengan sebelumnya. 

Pasangan calon harus lebih adaptif dan mengedepankan kampanye tatap muka, atau dialogis terbatas kepada masyarakat. Kampanye menjadi dua arah dengan jangkauan yang lebih luas. Karolin dan pasangannya, Suryadman Gidot  pun memperbanyak kunjungan ke berbagai daerah di Kalbar dan menyampaikan program-programnya. 

Tantangan lain yang juga dihadapi, sambung Karolin, adalah maraknya hoaks atau berita bohong yang tersebar di media sosial seiring meningkatnya pengguna internet. Sementara, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan konfirmasi atau pengecekan kembali terhadap informasi yang diterima. “Menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kita memerangi hoaks bersama-sama,” katanya. 

Bagaimana pasangan calon menyikapi hoaks? Karolin melanjutkan, jika hoaks menyerang pribadi, terpulang kepada masing-masing calon dalam menyikapinya. Bagi Karolin, ada hoaks yang perlu diabaikan tetapi ada pula yang harus dibawa ke ranah hukum. Hal yang dikhawatirkan adalah jika informasi bohong itu sampai mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

“Itu  yang menjadi perhatian utama kita. Jangan sampai masyarakat terprovokasi  informasi yang tidak bertanggug jawab yang menimbulkan konflik sosial,” pungkasnya. (mrd)
 

Berita Terkait