Antrean Bea Cukai Panjang

Antrean Bea Cukai Panjang

  Selasa, 13 September 2016 09:54

Berita Terkait

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I) mengeluhkan panjangnya antrean pemeriksaan di pintu masuk Entikong, Sanggau. “Sudah beberapa hari ini antreannya panjang, karena Bea Cukai melakukan pemeriksaan untuk mobil-mobil yang lewat. Kalau mau memeriksa seharusnya diarahkan ke tempat tertentu bukan di jalan keluar masuk. Akibatnya antrean panjang dan menghambat transportasi manusia dan barang,” ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin (12/9).

 
Raden Thalib juga mendesak pemerintah untuk segera merampungkan dan menjalankan kawasan perdagangan luar negeri di Entikong. “Dampak dari penutupan ini sangat nyata. Ekonomi setempat jadi melesu dan banyak komoditas kita yang tidak bisa masuk ke Malaysia.

Dijelaskan dia, sebelum perdagangan luar negeri via Entikong ditutup pada beberapa tahun lalu, aktivitas bongkar muat di Tebedu Inland Port, pelabuhan daratnya Sarawak, sangat marak. Sejak perdagangan luar negeri secara normal ditutup, otoritas di Entikong dan Tebedu hanya melayani perdagangan dari para pemegang Kartu Identitas Lintas Batas. Pemerintah beralasan, Entikong belum layak digunakan sebagai gerbang ekspor-impor.

Fasilitas yang diharuskan Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 1995 memberikan syarat bagi pintu masuk perdagangan di perbatasan. Ada berbagai perubahan aturan yang membuat Entikong menjadi belum layak menjadi pintu impor ataupun ekspor.  Pembangunan tersebut sangat diperlukan untuk memajukan ekonomi kawasan perbatasan, terutama dry port. Pelabuhan darat ini akan berdampak pada ekonomi provinsi ini secara keseluruhan,” pungkasnya.

Dia melilai Entikong bisa juga dijadikan pusat logistik berikat nasional. Kawasan parkir penyimpanan barang ini nantinya mampu mengefisiensikan aktivitas perdagangan internasional di Entikong, utamanya antara Kalbar dengan Sarawak. “Kalbar membutuhkan pusat logistik berikat ini karena selama ini daya saing kita lemah di sektor logistik,” katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno menilai Dry Prot Entikong sudah seharusnya dibangun. Namun menurut dia, sebelum itu, ada regulasi yang harus dibikin. “Saat ini belum ada regulasi. Harus ada peningkatan kepabeanan yang jelas dari pemerintah soal perdagangan ekspor-impor yang menggunakan pelabuhan darat,” ujarnya kemarin.

Dia menilai, pemberlakukan perdagangan umum (ekspor-impor) antar-negara di perbatasan Kalbar-Sarawak sudah seharusnya dilakukan. Pasalnya banyak komoditas Kalbar yang bisa langsung diekspor melalui pintu perbatasan. “Kita bisa memanfaatkan Pelabuhan Kuching melalui dry port. Ini akan membuang banyak cost logistik, dan lebih efisien ketimbang mengekspor melalui pelabuhan lain,” pungkasnya. (ars)

Berita Terkait