Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Angka Kemiskinan Masih Tinggi

  Selasa, 11 Oktober 2016 08:38

Berita Terkait

Musrenbang RPJMD

SAMBAS – Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengingatkan beberapa poin penting dalam Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2017– 2021. Selain harus memprioritaskan pelayanan dasar juga harus menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

“Dalam penyusunan RPJMD sudah saya arahkan, prioritaskan pelayanan dasar. Kemudian wujudkan  janji-janji saat kampanye, tentu yang menjadi urusan wajib Bupati,” kata Gubernur saat menghadiri Musrenbang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 yang mengangkat tema terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang berakhlakulkarimah, unggul dan sejahtera, Senin (10/10) di ruang utama DPRD Kabupaten Sambas.

Menurut Gubernur, di Sambas karena angka kemiskinan tinggi. Menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten. Sehingga program yang dibuat, bagaimana mengentaskan kemiskinan.

“Nah tantangannya angka kemiskinan di Sambas tinggi misalnya, oleh karena itu (kemiskinan) perlu menjadi prioritas,” katanya. Poin penting lainnya, sebut Gubernur, Sambas yang memiliki potensi pertanian. Harus benar-benar memperhatikan pembangunan ketahanan pangan. Lantaran itu menjadi isu aktual dan krusial.

Pembangunan SDM Kabupaten Sambas. Juga menjadi sorotan.

Gubernur Kalbar meminta partisipasi pendidikan Sambas untuk pembangunan SDM ditingkatkan.

“Pembangunan SDM, Pendidikan harus prioritas dalam RPJMD,” katanya.

Dengan demikian, permasalahan dan potensi yang ada. Bupati membuat program kemudian dituangkan dalam RPJMD.

“Jangan membuat daftar keinginan tok. Tapi bagaimana sebuah program dalam RPJMD betul-betul dibahas, disesuaikan dengan pembiayaan, berapa biaya (kemampuan keuangan) kita, berapa PAD yang ril, jangan (membuat) mimpi yang tak tercapai. Jadi bagaimana dalam RPJMD memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pertanian pangan, infrastruktur dan lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Cornelis juga mengingatkan dalam penyusunan RPJMD di Kabupaten. Menyesuaikan RPJMNasional dan RPJMD Provinsi. “Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten sesuai dengan RPJMNasional dan Provinsi. Dan ini perintah UU. Otonomi daerah memang, tapi tidak bisa djalankan sendiri,” katanya. Kemudian menjalin kerja sama dengan dewan. “Perlu juga kerja sama dengan dewan agar cepat diketuk palu karena menyangkut pembahasan anggaran 2017,” katanya.

Didalam sebuah RPJMD yang akan menjadi Perda nantinya. Sebutnya, tertuang didalamnya penyususan rencana kerja pemerintah, kemudian rencana kerja pemerintah tertuang dalam KUAPPAS selanjutnya menjadi APBD.

Dengan demikian, Gubernur meminta selama membahas RPJMD harus berhati-hati. Kemudian apa yang dituangkan didalamnya, bisa diwujudkan.

“Jangan sampai mimpi tak terwujud, sudah lima tahun (program yang dituangkan dalam RPJMD) tak muncul. mau maju lagi tidak bisa. Kemudian dalam penyusunannya aturan harus dipegang betul,”katanya.

Pemprov, sebut Gubernur, ada kewenangan masing-masing, mana yang menjadi kewenangan provinsi itu akan dilakukan provinsi. Begitu juga dengan pusat, mana yang urusan pemerintah pusat itu tanggung jawab pusat dalam rangka membangun sebuah daerah.

“Kalau kita ada kewenangan masing-masing, yang mana menjadi kewenangan provinsi ya diprovinsi, mana yang pemerintah pusat tentunya disampaikan ke pempus,” katanya. Yang biasanya bisa tergambar dalam Musrenbang lanjutan, baik itu tingkat provinsi, regional dan Nasional. (fah)

Berita Terkait