Anggaran Dipotong 25 Persen

Anggaran Dipotong 25 Persen

  Jumat, 29 July 2016 09:30
SOSIALISASI: Seluruh kepala desa dan camat se Kabupaten Kapuas Hulu saat mendengarkan pengarahan dari Bupati Kapuas Hulu terkait penyelesaian batas desa. FOTO MUSTA’AN/Pontianak post

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH meminta seluruh stakeholder terkait menuntaskan persoalan batasa desa yang belum terselesaikan. Jika pada tahun 2017 mendatang belum selesai, maka 25 persen dari anggaran desa yang bersangkutan akan dipotong 25 persen. Sanksi tersebut diatur dalam  Perbup Kapuas Hulu No. 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa.

“Saya minta masalah batas desa mesti segera diselesaikan. Karena ini akan berpengaruh kepada administrasi dan profil desa dan menghambat pembangunan serta menjadi sumber konflik di masyarakat,”tegas Nasir. Apalagi, terang dia dasar, dasar hukum untuk sanksi bagi desa yang belum tuntas batasnya sudah ada yakni Perbup No.7 tahun 2016 yang diperkuat Peraturan Pemerintah (PP).

Dijelaskannya, dalam peraturan pemerintah (PP) No. 22 tahun 2015 tentang perubahan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, untuk pembagian dana desa mempertimbangkan aspek luas wilayah. Oleh karenanya penyelesaian batas desan sangat penting, agar diketahui luas wilayah desa tersebut. “Menyelesaikan batas memang rumit,” ucapnya.

Politisi PPP ini mengatakan, masalah bisa dibicarakan dengan camat dan tokoh masyarakat setempat agar bisa dituntas. Memang ada batas desa baru muncul, terutama desa pemerakan dan desa induk. Karena pemekaran desa berakibat pada luas wilayah. “Ada desa induk mencabut keputusan karena merasa desa pemekaran luas dari desa induk. Karenanya batas desa harus ditegaskan,” tegas Bupati.

Menyelesaikan batas, kata dia, mesti melibatkan masyarakat yang batasnya akan ditata, jika tidak akan menimbulkan persoalan. Oleh karena itu tim penegasan batas desa agar proaktif membantu desa menyelesaikan batas desa. “Hindari konflik dalam menyelesaikan batas desa. Jangan membawa ego masing-masing, utamakan musyawarah dan mupakat dalam menyelesaikan batas desa,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kapuas Hulu Drs. Abdullah Usman, MSi mengatakan, acara sosialisasi percepatan penyelesaian batas administrasi antar desa se Kapuas Hulu yang diselenggarakan di gedung MABM Kapuas Hulu pada Kamis (28/7) kemarin berlangsung selama dua hari dan dihadiri seluruh oleh kepala desa dan camat se Kapuas Hulu.“Kegiatan berlangsung selama dua hari, hari pertama satu hari penuh diikuti kepala desa. Dan hari kedua diikuti para camat dan perwakilan BPD,” terangnya.

Sementara itu, Kasubbid Pengembangan Kapasitas Desa BPMPD Kapuas Hulu Abdul Halim, SE MSi menegaskan, camat bisa mengeluarkan rekomendasi supaya dana ADD (Alokasi Dana Desa) tidak dicairkan kalau batas desa belum tuntas.
Dijelaskan Halim, dari 23 kecamatan di Kapuas Hulu, yang sudah menyelesaikan batas desa adalah Selimbau, Hulu Gurung, Pengkadan, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu dan Batang Lupar serta Kecamatan Empanang. “Tahun ini kami sudah menyelesaikan 30 desa sampai bulan Agustus dari Januari 2016 ini,” tuturnya, seraya mengatakan, masih ada 20 persen batas desa yang belum selesai.

Dikatakannya, untuk batas desa antar kecamatan memang ada belum selesai dan itu kewenangan pemerintahan kabupaten yakni Bagian Pemerintahan. Pemdes hanya menangani masalah batas desa satu kecamatan. “Kami berterima kasih kepada NGO yang telah membantu desa dalam pemetaan partisipatif, sehingga lengkap petanya. Selama ini masih ngambang soal luas desa,” terangnya. (aan)

Berita Terkait