Ancam Akan Lakukan Demo Massal

Ancam Akan Lakukan Demo Massal

  Rabu, 4 May 2016 09:56
PERNYATAAN SIKAP: Presiden Front Pembela Dayak Petrus SA. SH, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang Aloysius Kilim, Panglima Perang Dayak Kalbar Simson Mihai, Timanggung Kota Singkawang V Rudy Adi Dw, Wakil Ketua DAD Kecamatan Singkawang Selatan, dan Bendahara DAD Kota Singkawang Florentina P.K , SH, Selasa (3/5) kemarin ‎menyatakan sikap terkait persoalan tanah warga yang diduga diserobot perusahaan sawit. Hari kurniathama/pontianak post

Tanah Dicaplok Pattiware

SINGKAWANG--Masyarakat menuntut persoalan tanah warga di wilayah Sagatani, Sedau, Pangmilang yang dicaplok PT Pattiware segera dituntaskan, jika tidak warga akan melakukan aksi demo besar-besaran.

Demikianlah tuntutan yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat diantaranya Presiden Front Pembela Dayak Petrus SA. SH, Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang Aloysius Kilim S.Ag MM, Panglima Perang Dayak Kalbar Simson Mihai, Timanggung Kota Singkawang V Rudy Adi Dw, Wakil Ketua DAD Kecamatan Singkawang Selatan, dan Bendahara DAD Kota Singkawang Florentina P.K , SH Selasa (3/5) kemarin.

Hal ini mereka sampaikan karena persoalan tanah masyarakat tiga wilayah di Singkawang itu dari tahun 2006 hingga kini belum ada penyelesaian dan pengakuan perusahaan.

Diawali dengan izin perusahaan dikeluarkan Bupati Jakobus Luna saat itu tahun 2006 yang berada di wilayah Desa Mandor, Rukmajaya, Karimunting, Sungai Raya, Capkala tidak masuk Pangmilang, Sedau, Sagatani. "Namun kenyataannya yang digarap bukan wilayah dalam izin justru tanah masyarakat di tiga wilayah di Singkawang," ungkap Presiden Front Pembela Dayak Petrus SA. 

Kala itu tiga wilayah ini masih bergabung sebagai wilayah Kabupaten Sambas. Untuk wilayah Sagatani ada kurang lebih 2000 hektar digarap perusahaan. Ada dugaan terjadi kesalahan pemetaan BPN ditambah perusahaan tidak ada sosialisasi terkait wilayah kerja perusahaan ke masyarakat karena ada batasan wilayah desa. Perusahaan, kata dia, sudah lakukan pidana menyerobot tanah dan adat. Mereka tidak mengikuti prosedur yang ada. Tanah warga harus dikembalikan dan perusahaan harus mengakui. Dengan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, masyarakat akan menuntut perusahaan untuk mengembalikan hak. "Kita tak masalah investasi, tapi harus mengakui ada tanah warga disitu," katanya.

Petrus SA juga menambahkan warga meminta anggota DPRD Provinsi membuat pansus peninjauan izin perusahaan sawit di Kalbar terutama perusahaan yang merugikan masyarakat.

Dalam upaya mendapatkan hak-hak mereka, terutama untuk memperjelas batas tanah masyarakat. Warga sudah memasang patok berupa tempayan adat sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014. "Namun semua batas habis dihilangkan. Sebenarnya itu memperjelas batas antara wilayah antar desa dan kabupaten," katanya. 

Warga pun melakukan aksi demo hingga ke Provinsi, lalu mengirim surat resmi ke pemerintah dan perusahaan, pemasangan tempayan namun hasilnya tidak pernah direspon. Bahkan pemasangan Pamabakng (tempayan adat)  pada 28 Mei 2014 pernah dihadiri Kapolres Singkawang AKBP Andrea Widhihandoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Singkawang,Tambok Pardede dan Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjai Chui Mie. Tujuan pemasangan untuk lebih memperjelas tapal batas. "Jam 11.00 wib sampai jam 13.00 siang lalu sampai 19.00 wib tempayan hilang," katanya.

Bahkan, ditambahkan Florentina, warga usai kejadian itu tanggal 29 Mei 2014, warga Sagatani lapor ke Polres namun tidak diterima oleh kepolisian. "Padahal itu tindak pidana karena barang hilang, harusnya diusut tuntas,"ungkapnya.

Tak putus asa, warga Sagatani lalu mengadukan hak ini ke DAD Kota Singkawang. Lalu DAD Kota Singkawang melakukan peninjauan lapangan dan ternyata di lokasi sudah terjadi kebakaran.  Tanggal 5 Juni 2014, ada kesepakatan Polres Bengkayang, Polres Singkawang, DPRD kedua wilayah, Sekda Singkawang mewakili Walikota Singkawang,  Bupati Bengkayang di wisata Nusantara. Intinya pertemuan perdamaian saling ngacau bahkan hadir dari Provinsi Biro Pemerintahan Ibu Herkulana. Namun pertemuan itu belum berdampak besar bagi masyarakat.

DAD Kota Singkawang pun turun tangan, lembaga adat ini meminta pemerintah harus menyelesaikan masalah tapal batas sesuai sejarah dan kesepakatan masyarakat karena peraturan soal batas jelas. Kedua, kembalikan tanah masyarakat. "Mereka membabat hutan dan kebun masyarakat tanpa ganti rugi. Kami juga meminta pihak keamanan bertindak adil jangan berat sebelah," ungkap Ketua DAD Kota Singkawang Aloysius Kilim

Tuntutan selanjutnya, meminta perusahaan jangan mengadu domba masyarakat dengan mengusung identitas kelompok, suku, agama sehingga antara masyarakat saling bermusuhan. "Warga Sagatani siap menunjukkan bukti tapal batas kapanpun dan siap bersumpah secara adat," jelas untuk memperjelas batas wilayah. Begitu juga Timenggung Kota Singkawang, V Rudy Adi Dw juga menyampaikan batas wilayah yang sudah disepakati Sagatani, Karimunting, Rukmajaya, Capkala bisa dilaksanakan. Kemudian   tempayan adat (Pamabakng) yang sudah dipasang kedua belah pihak dipasang kembali dan pemasangan kembali nantinya harus pakai prosesi adat kembali.

Adapun batas yang disepakati kedua belah yakni Air Baguruh, Sungai Adong, Simpang Air Mati, Sungai Dayak, Bukit Kelampe, Jembatan Jepang itu batas alam yang disepakati warga sejak dahulu. Batas itu sesuai dengan tata ruang dan titik koordinat batas Kota Singkawang. HGU perusahaan, kata dia, tidak boleh mengintervensi batas wilayah.

Sementara itu, Panglima Perang Dayak Kalbar RI, menyatakan sikap tegas kepada PT Pattiware. Pertama, segera mengembalikan hak ulayat adat, tanam tumbuh ditanam kembali. Kedua sungai dengan isinya dikembalikan semula tempat nenek moyang dibangun kembali supaya tidak punah. Ketiga, diminta perusahaan hentikan aktivitas di wilayah Sedau, Pangmilang, Sagatani. "Bila perlu cabut izin perusahaan jika melanggar ketentuan yang ada," pungkasnya. 

Keempat segera kembalikan tempayan adat dibangun kembali dimana titik tempayan yang dipasang kembali. Kelima, kepada pihak pemerintah segera tuntaskan masalah batas jangan berkepanjangan sehingga kondisi di masyarakat tidak kondusif. Kepada pihak keamanan arif dan bijaksana dan semua pihak tidak dirugikan. "Kalau tak beres, akan ada aksi massa besar besaran," katanya. (har)