Anak Terlantar Dominan

Anak Terlantar Dominan

  Senin, 16 May 2016 09:30
AKSI BERSAMA: Berbagai komunitas, Minggu (15/5), mengadakan aksi solidaritas bersama di car free day, Jalan A Yani, Kota Pontianak. Mereka menyuarakan berbagai materi. Di antaranya stop kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Kalbar. MUJADI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Kasus penelantaran anak di Pontianak terbilang tinggi dibanding daerah lain di Kalbar. Menurut catatan KPAID Kalbar, sepanjang 2015 misalnya, terjadi 38 kasus penelantaran anak di kota ini. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan kasus kejahatan seksual yang tercatat sebanyak 20 kasus. Pada urutan kedua, kasus penelantaran anak ditempati Kabupaten Kubu Raya dengan empat kasus. 

Ketua KPAID Kalbar Achmad Husaeni mengatakan, faktor tingginya kasus penelantaran anak seiring banyaknya kasus perceraian. "Kasus perceraian jadi faktor utama penelantaran anak," kata Achmad di Pontianak.

Fakta ini sejalan dengan catatan Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak. Diketahui angka perceraian di Kota Pontianak cukup tinggi. Dalam satu bulan rata-rata ada 60 kasus gugatan cerai yang dikabulkan. Faktor penyebabnya terutama karena ketidakharmonisan keluarga.

Selama Januari 2016, misalnya, ada sebanyak 105 perkara perceraian. Terbagi dua: 82 perkara cerai gugat dan 23 perkara cerai talak. Cerai gugat yang melapor istri, sedangkan cerai talak yang melapor suami.  

Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak Naffi mengatakan, faktor dominan penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan antara suami istri. Salah satunya karena adanya pihak ketiga. Perkembangan teknologi informasi juga dinilai bisa mempermudah munculnya pihak ketiga. 

“Seperti yang sering aktif di media sosial sangat terbuka peluang itu. Lalu muncul saling cemburu. Itu jadi penyebab keluarga tidak harmonis,” ungkap Naffi belum lama ini.

Kemudian ada pula istri yang mengajukan cerai karena suami tersandung kasus hukum. Seperti tindak kriminal, korupsi dan lain sebagainya. “Istri biasanya tidak tahan akhirnya meminta cerai. Setahu saya, secara umum di seluruh Indonesia cerai gugat selalu disebabkan ketidakharmonisan keluarga,” jelasnya. 

Acmad melanjutkan, anak selalu menjadi korban perceraian orangtua. Dia mencontohkan, seringkali hasil putusan pengadilan hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Biasanya itu usia di bawah 12 tahun. Putusan itu kerap membuat suami tak senang.

"Misalnya ada dua anak di dalam pengaduan. Salah satu anak diambil bapaknya, dibawa lari. Bahkan keluar Kalbar," kata dia membeberkan.

Sedangkan untuk penelantaran anak, kata Achmad, kebanyakan setelah putusan pengadilan disebutkan bahwa ayah (mantan suami) wajib memberikan biaya hidup. Namun bapak dari anak tidak memberikan uang untuk biaya hidup anaknya tersebut. Sehingga dalam tiga bulan ibu dari anak tersebut mengadukannya ke KPAID.

"Ini kami anggap biaya hidupnya tidak terpenuhi" jelasnya.

Tahun 2015, laporan masuk ke KPAID Kalbar sebanyak 43 kasus dalam setahun. Sementara Januari hingga Mei 2016, 13 kasus masuk. Dari data tersebut, 90 kasus di antaranya dapat terselesaikan, sementara 10 persen lagi belum bisa ditindaklanjuti. “Identitas belum lengkap, seperti KTP dan akte kelahiran pelapor. Sehingga kami tidak bisa menindaklanjutinya,” ujarnya. 

Sementara dilihat dari bobot sampel kasusnya, ungkap Achmad, terjadi pada strata kehidupan sosial 30 persen kalangan menengah. 40 persen kalangan bawah dan sisanya 3 persen pada remaja yang menikah mudah. “Artinya (remaja_red) menikah yang tadi belum siap itu. Yang kalangan bawah, ya memang tidak mengerti, kawin terus cerai,” ungkapnya. 

Mantan Ketua Komnas HAM ini juga mengaku miris melihat kasus penelataran dan hak asuh anak semakin meningkat di Pontianak. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dia juga mengimbau, agar sebelum menikah kembali mempertimbangkan calonnya terlebih dahulu. “Anak itukan amanah dan generasi penerus, sekarang tidak bisa kita abaikan, sekarang menjadi problem sosial sangat miris. Jadi hati saat mengajak remaja menikah dipikirkan baik-baik. Dipilih siapa calon suami dan istri, benar-benar masih bujangan atau memang sudah menikah,” imbaunya. (bar/gus)

 

Berita Terkait