Anak Masih Belum Aman

Anak Masih Belum Aman

  Kamis, 24 March 2016 17:47

Berita Terkait

PONTIANAK - Masih ada perempuan dan anak di Kalimantan Barat yang menjadi korban kekerasan. Tercatat sebanyak 788 kasus kekerasan sepanjang 2015 dan delapan kasus pada 2016 hingga Maret. Tak hanya kekerasan fisik, mereka juga ada yang menjadi korban kejahatan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan psikis.

Satu diantara perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan adalah Jenny, seperti itu kami menyebutnya. Jenny merupakan istri siri pegawai negeri sipil salah satu instansi di Kalbar.

Tak hanya Jenny yang mengalami kekerasan psikis, anak kandungnya juga menjadi korban kekerasan. Sang suami mencabuli anak kandung Jenny. Ketika itu anaknya berusia 12 tahun. Kasus pencabulan ini pun dilaporkannya ke Polda Kalbar.

“Awal mulanya suami saya membuka film semiporno di kantornya,” kata Jenny.

Kemudian, saat pulang ke rumah, sang suami memperagakan adegan di film tersebut dengan Jenny. Tetapi ia menolak. Tak disangka, sang suami mencari anak Jenny.

“Anak saya ditarik ke kamar saya. Saya juga didorong ke tempat tidur. Lalu ia mencabuli anak saya,” ungkapnya.

Perempuan yang menyebut namanya dengan Ir juga menjadi korban kekerasan. Ia mendatangi Graha Pena Pontianak Post beberapa waktu lalu dengan wajah sendu.

“Semuanya ada di kertas ini,” kata Ir.

Ia memberikan dua kertas putih. Dalam kertas itu berisi curahan hatinya dengan tulisan tangan. Ada kisah pedih rumah tangganya bersama sang suami.

Suami Ir merupakan abdi negara. Sejak beberapa bulan lalu suaminya meninggalkan rumah. Diduga sang suami memiliki wanita idaman lain.

Sejak sang suami pergi dari rumah, Ir tak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Karena memerlukan uang, Ir pun mendatangi sang suami di tempat kerjanya. Tetapi hasil yang diperoleh tak seperti yang diharapkannya.

“Saya malah dimaki-maki,” ungkapnya.

Tak hanya makian, Ir juga mendapatkan ancaman yang membuatnya ketakutan. Kemudian, Ir berinisiatif melaporkan kejadian itu pada atasan sang suami.

“Tetapi tak ditanggapi dan tak ada tindaklanjutnya,” tuturnya lirih.

Tak hanya Jenny dan Ir, terdapat perempuan dan anak-anak lainnya di Kalbar yang 8menjadi korban kekerasan. Data dari kabupaten kota di Kalbar yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar mencatat terjadi 788 kasus kekerasan sepanjang 2015.

Kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar sebanyak 5 kasus kekerasan fisik, 11 kasus kejahatan seksual, 10 kasus penelantaran, dan 13 kasus eksploitasi. Pada 2016 terdapat delapan kasus terdiri atas 1 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kejahatan seksual, dan dua kasus kekerasan fisik.

“Data penanganan korban kasus kekerasan oleh shelter P2TP2A Provinsi Kalbar ini belum mampu mewakili keberadaan kasus kekerasan dalam masyarakat di Kalbar,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya dalam Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Grand Mahkota Hotel, Rabu (23/3).

Data korban kekerasan jejaring kerja kabupaten kota sepanjang 2015 yang sebanyak 788 orang tersebut terbanyak berasal dari Pengadilan Agama yakni 398 orang. Diikuti RS Bhayangkara 198 orang, Kabupaten Sambas 97 orang, P2TP2A Provinsi Kalbar 39 orang, Pengadilan Tinggi 23 orang, Sintang 16 orang, Ketapang 15 orang, Bengkayang dan RSUD Soedarso masing-masing 14 orang, dan Landak 10 orang.

Sedangkan kasus kejahatan anak yang ditangani P2TP2A Bunga Lita dari 2008 hingga 2015 sebanyak 122 orang. Terdiri atas 11 anak pada 2008, 10 anak pada  2009, 18 anak pada 2010, 7 anak pada 2011, 12 anak pada 2012, 23 anak pada 2013, 20 anak pada 2014, dan 21 anak pada 2015.

Christiandy mengatakan kampanye antikekerasan terhadap perempyan dan anak sangat penting untuk dilaksanakan semua pihak. Hal ini mengingat Kalbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berkomitmen tinggi terhadap perlindungan dan hak asasi manusia kepada warganya.

“Komitmen ini ditunjukkan dengan program-program yang bersinergi antara jejaring dan mitra pada perlindungan perempuan dan anak,” ungkap Christiandy.

Menurut Christiandy, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan kerjasama berbagai komponen masyarakat. Semuanya harus dilaksanakan serentak baik pemerintah, aktivis perempuan dan anak, organisasi sosial, dan dunia usaha, serta masyarakat lainnya.

Saat ini, lanjut Christiandy, terdapat fenomena berkenaan dengan budaya yang dipegang teguh masyarakat. Mereka menganggap kekerasan terutama yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai kekurangan atau aib bagi korban. Akhirnya mereka pun enggan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib.

“Penyebaran kasus kekerasan tak merata di semua wilayah di Kalbar. Ini menunjukkan masih terdapat kantong-kantong yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya kekerasan,” jelas Christiandy.

Christiandy menuturkan Pemprov Kalbar berupaya mengantisipasi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Diantaranya dengan terbitnya perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan. Selain itu juga ada Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlinungan Anak. Pemprov juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalbar pada 2014.

“Selain BP3AKB yang menerima dan melayani pengaduan kekerasan, pemprov juga bekerjasama dengan instansi lain selalu jejaring kerja,” ungkapnya.

Christiandy menambahkan saat ini keberanian korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya meningkat. Bantuan hukum untuk penghapusan segala bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga ada.

“Meskipun berbagai kegiatan dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Perlu komitmen tinggi dari seluruh pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Yohana Yembise mengatakan dirinya telah berkeliling Indonesia. “Ternyata kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada,” ujar Yohana di Pontianak, kemarin.

Kekerasan tersebut tak hanya fisik, melainkan juga psikis, seksual, penelantaran anak, dan perdagangan orang. Kasus perdagangan orang paling menonjol.

Menurut Yohana, Kalbar termasuk dalam prioritas untuk pelaksanaan program unggulan dalam menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak. Salah satu programnya dengan membentuk satgas perempuan dan anak.

“Kalbar juga harus menyiapkannya,” kata Yohana.

Saat ini, kata Yasona, terdapat persoalan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni penegakan hukum. Saat kasus tersebut dilaporkan dan  berhadapan dengan penegak hukum, kasus tersebut tak diselesaikan dengan maksimal. Banyak yang diselesaikan dengan denda atau hanya membayar saja. Setelah itu tersangkanya dibiarkan bebas.

“Tak ada efek jera. Penegak hukum harus dilatih dan ditatar sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” tegas Yohana.

Ia juga meminta Pemerintah Kalbar serius mengimplementasikan peraturan daerah berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya. Perda ini juga harus didukung dengan anggaran.

“Program anak-anak harus masuk dalam musrenbang. Suara mereka harus didengar. Penganggaran tak boleh kecil,” ungkapnya.

Kepala BP3AKB Kalbar, Anna Veridiana Iman Kalis mengatakan pihaknya terus mengevaluasi berbagai permasalahan perempuan dan anak yang marak terjadi di Kalbar.

“Saya sudah berbicara dengan DPRD Provinsi Kalbar mengenai penyusunan raperda ketahanan keluarga pada 2017,” kata Anna, kemarin.

Ia mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah dari tingkat keluarga. Selain itu juga harus melibatkan unsur RT, RW, dan perangkat paling bawah di desa maupun kecamatan hingga tingkat kabupaten kota. Nantinya akan diletakkan motivator keluarga.

“Mereka diharapkan bisa mengangkat hal positif dan memberi motivasi,” ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pontaianak Darmanelly mengatakan setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti selalu ada. Untuk tahun 2016 ini sampai bulan Maret dikatakan baru ada dua kasus yang terjadi.

"Tahun ini di Pontianak baru dua kasus, tahun lalu memang agak banyak yaitu 58 kasus, sementara untuk tahun 2014 terjadi 25 kasus, dan 2013 terjadi 30 kasus," katanya saat dihubungi Pontianak Post, Rabu (23/3).

Dia menilai terkadang para korban masih enggan untuk melapor. Untuk itu perlu kesadaran semua pihak, tidak hanya korban tetapi pihak lain baik yang melihat atau mengetahui bisa turut melaporkan.

Agar kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak meningkat pihaknya terus melakukan sosialisasi. Caranya dengan membuat bermacam jejaring. Salah satunya forum anak Kota Pontianak mulai dari tingkat kelurahan. "Selain anak orang tuannya juga kami libatkan dalam kegiatan," terangnya.

Bagi para korban juga terus dilakukan upaya pendampingan. BPMPAKB memiliki gugus tugas yang bisa mendampingi anak sesuai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, agama, sosial, hukum, psikologi dan keterampilan. "Seandainya ada anak yang tidak aman tinggal di rumah bisa dititip di shalter P2TP2A sampai kondisi kondusif," jelasnya.

Menurutnya kasus-kasus yang ditangani BPMPAKB juga tidak hanya dialami warga Kota Pontianak saja. Ada pula warga asal kabupaten atau kota lainnya dan kemudian setelah ditangani di Kota Pontianak bisa di rujuk ke provinsi.(bar/uni)

 

Berita Terkait