Amnesti Pajak = Wajib Pajak Merdeka?

Amnesti Pajak = Wajib Pajak Merdeka?

  Kamis, 25 Agustus 2016 09:17   1

Oleh: Hiu Ban Hin

MENGAPA  amnesti pajak? Bahwa kebijakan Amnesti Pajak merupakan terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena, semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Dengan demikian, Tax Amnesty adalah momentum sekali seumur hidup. Amnesti Pajak merupakan peluang terakhir untuk menebus kesalahan. Karenanya, pemanfaatan Tax Amnesty hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017.

Ini karena, Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki.

Konsekuensi dari pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antarnegara tak bisa dielakkan lagi mulai 2018 nanti. Jika data yang masih disembunyikan terungkap maka akan ada proses tindakan perpajakan sesuai aturan berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu pemerintah karena merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Selain itu juga, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. 

Untuk apa amnesti pajak ke depan?

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Bagaimana tatacara mengikuti amnesti pajak?

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 

Tiga kata yaitu ungkap, tebus, lega yang dirangkaikan dibawah burung emas dan yang telah menjadi logo amnesti pajak, memiliki makna apa itu sebenarnya amnesti pajak? 

Ungkap merupakan sebuah ungkapan dalam bentuk Surat pernyataan dari Wajib Pajak (WP) untuk bersedia melaporkan seluruh harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan terakhir.

Belum dilaporkannya harta tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami WP. Sehingga, kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnestyberupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh WP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih tambahan yang telah diungkapkan oleh WP.

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi WP manakala mereka telah memanfaatkan Pengampunan Pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, maka WP akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Tata cara pengajuan Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

* bukti pembayaran Uang Tebusan;

* bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;

* daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;

* daftar Utang serta dokumen pendukung;

* bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

* fotokopi SPT PPh Terakhir; dan

* surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

* surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;

* melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;

* surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Pengampunan Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Manfaat yang akan didapat oleh Wajib Pajak mengikuti program Pengampunan Pajak antara lain:

1. penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;

2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;

3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa dengan mengikuti amnesti pajak maka wajib pajak bisa merdeka dari seluruh pelanggaran-pelanggaran perpajakan untuk tahun pajak 2015 ke bawah sekaligus memperbaiki pelaporan pajak tahun 2016 ke depan. Dengan memanfaatkan amnesty pajak maka bisa memulai segala sesuatunya dengan benar. Lalu bagaimana kalau wajib pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak ini. Sesuai Pasal 18 UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak bilamana dalam 3 tahun sampai dengan 30-9-2019 Direktorat Jemderal Pajak ada menemukan harta yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan, maka atas harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai sanksi sesuai UU PPh, kemudian dalam hal Wajib Pajak mengikuti amnesti pajak akan tetapi tidak mengungkapkan seluruh harta nya, maka atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai sanksi tambahan 200 persen. Segera manfaatkan amnesti pajak demi kemajuan negara Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-71.

*) Konsultan Pajak Terdaftar di Pontianak dan sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia