Amin Didakwa Rugikan Negara Rp6 Miliar

Amin Didakwa Rugikan Negara Rp6 Miliar

  Jumat, 22 April 2016 09:00
DAKWAAN: HM Amin Andika menggunakan kursi roda keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (21/4). Amin mengikuti pembacaan dakwaan dirinya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Direktur PT Kasa Mulia, HM Amin Andika mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (21/4) pagi. 

Mengenakan sarung kotak-kota dan kemeja batik putih, terdakwa mencoba menelaah setiap bacaan surat dakwaan setebal 21 halaman. Usai semua lembaran dibaca, Hakim Ketua Kusno menanyakan terdakwa.

“Sudah mendengar dan mengerti?” tanya Hakim. 

Mendengar itu Amin Andika menganggukkan kepala, dan mengaku paham. “Paham pak Hakim,” jawab Andika lirih, badannya yang masih lemah ditopang kursi rodaa.

Penuntutan pembacaan surat dakwaan Amin Andika dilakukan secara terpisah dari dua terdakwa pada pekerjaan pengadaan peralatan Rumah Sakit Pendidikan Untan, M. Nasir dan Ya’ Irwan Syahrial. 

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, Amin Andika bersama Ya’ Iwan Syahrial dinyatakan bahwa, kedua direktur ini ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan peralatan Alkes Untan dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Direktur PT. Kasa Mulia Utama itu dinyatakan telah menerima pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan dari Ya’ Irwan Syahrial. Perbuatan terdakwa Amin Andika tidak diketahui M. Nasir sebagai PPK. kemudian Amin meminta Ya’ Irwan menarik sejumlah uang dari rekening untuk kemudian diberikan kepada pegawainya menyerahkan uang dalam amplop seukuran map itu kepada M. Nasir.

“Perbuatan terdakwa ini bertenangan dengan Perpres, bahwa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,” kata JPU Kejati Kalbar, Juliantoro. 

Atas perbuatan terdakwa ini, Amin bersama kedua terdakwa lainnya dinyatakan menguntungkan diri sendiri saat melakukan pengerjaan pengadaan peralatan Alkes Pendidikan Untan, hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6 miliar lebih. 

Sebelum sidang berakhir, Amin meminta izin kepada hakim ketua untuk mengajukan izin berobat ke Jakarta. Namun, permintaan itu ditolak. Hakim meminta, perizinan itu diajukan secara resmi. 

Kuasa hukum Ya’ Irwan Syahrial melayangkan eksepsi atas dakwaan sebelumnya. Dia menilai, BPKP kurang berwenang dalam memeriksa kerugian negara, tapi BPK. 

“Bukan soal BPKP tapi adalah soal BPK yang merupakan auditor. Yang dapat menentukan ini terjadi kerugian negara atau tidak. Dengan tidak mengecilkan arti dari BPKP boleh saja, tetap kami harapkan itu melalui atau ada kuasa dari BPK, karena kalau ini tetap dilewatkan, jelas apa hasil pemeriksaan BPKP ini bertentangan dengan Undang Undang,” kata Daniel Edward Tangkau.

Dia menilai, yang berhak memeriksa BPK bukan BPKP dan ini, kata Daniel, sudah sering, terjadi dan itu dijadikan bahan. “Dua masalah BPK dan BPKP mana yang lebih berhak untuk itu. Itu yang perlu dijawab, tapi ya sudah lah ini sudah masuk ranah pengadilan kami perlu memperdebatkan hal ini yang jelas kami serahkan kepada ketua sidang,” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalbar, Juliantoro menyanggah hal itu, menurutnya dia pendapat tersebut sah-sah saja, bahwa BPK dinilai tidak berwenang memberikan penilaian ada kerugian negara. Tapi, pada kasus-kasus sebelumnya, kata dia, bisa dipakai. “Bahkan jaksa saja bisa menghitungnya kerugian negara kalau sudah jelas,” tegasnya. (gus)

Berita Terkait