Ambulance Kecamatan Langgar Aturan

Ambulance Kecamatan Langgar Aturan

  Jumat, 8 April 2016 09:21
PARKIR : Mobil ambulance puskesmas Segedong dengan plat hitam terparkir di Kota Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Aturan perundang-undangan mewajibkan setiap Kendaraan Dinas Operasional (KDO) milik pemerintah memasang plat berwarna merah. Namun, sebuah mobil ambulance kecamatan di Kabupaten Mempawah tampak terparkir di ruas jalan dengan plat hitam.

“Kendaraan dinas yang tidak mengenakan plat merah, maka telah melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Setiap bentuk pelanggaran, maka berpotensi menyebabkan penyalahgunaan fungsi dan kemanfaatan aset milik pemerintah daerah itu sendiri,” nilai Pengamat Ekonomi Sosial Kabupaten Mempawah, Susanto, SE, ME, Kamis (7/4) siang di Mempawah.

Mantan Anggota DPRD Mempawah itu menyesalkan sikap aparatur tidak mentaati ketentuan penggunaan KDO tersebut. Mengingat, plat pada sebuah kendaraan sebagai identitas sekaligus legalitas aturan yang harus dipatuhi setiap pengendara.

“Tujuannya supaya masyarakat bisa membedakan antara kendaraan pribadi dan milik pemerintah. Dengan begitu, masyarakat pun tahun jika pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk kendaraan,” pendapatnya.

Selain itu, Susanto berpandangan, penggunaan plat hitam pada kendaraan dinas dapat diasumsikan sebagai bentuk penyelewengan terhadap aturan. Artinya, penyelewengan tersebut bisa saja untuk menguntungkan oknum tertentu guna kepentingan pribadi dan lainnya.

“Makanya, saya berharap ketentuan Kementrian Menpan-RB Nomor : Per/87/M.PAN/8/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 tentang pedoman pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerjanya dapat dipatuhi. Pada poin lima mengatur tentang penggunaan KDO,” tegasnya.

Dilain pihak, Kabid Aset DPPKAD Mempawah, Makmur membenarkan mobil ambulance kecamatan yang ada merupakan milik Pemerintah Kabupaten Mempawah. Dia pun menegaskan, setiap kendaraan dinas harus memasang plat merah.

“Saya juga ada mendapatkan laporan terkait penggunaan plat hitam tersebut,” tutur Makmur menjawab konfirmasi koran ini.

Makmur menduga ada beberapa faktor yang memungkinkan pemegang kendaraan dinas tidak memasang plat merah. “Mungkin saja plat kendaraan itu masih dalam proses administrasi di Samsat atau jatuh ketika berkendara. Atau bisa juga dikarenakan adanya kesalahan cetak plat hingga perlu penggantian,” pendapatnya.

Disinggung pengawasan penggunaan kendaraan dinas itu sendiri, Makmur memastikan menjadi kewenangan SKPD pengguna. Sebab, setiap aset pemerintah daerah yang digunakan untuk fungsi operasional kedinasan, menjadi tanggungjawab SKPD bersangkutan.

“Dalam hal ini tanggungjawab Dinas Kesehatan untuk melakukan pengamanan, pengawasan, pemeliharaan dan lainnya. Jika ada penggunaan mobil ambulance yang menyalahi aturan maka Dinas Kesehatan yang harusnya memberikan teguran atau penindakan,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait