Aman, tapi Kurang Nyaman

Aman, tapi Kurang Nyaman

  Sabtu, 16 December 2017 10:00
KURANG NYAMAN: Gedung DPR di Senayan diwacanakan untuk dibangun kembali. Gedung ini dinilai aman, namun kurang nyaman.JAWAPOS.COM

Berita Terkait

Audit Gedung DPR/MPR 

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan audit atau peninjauan ulang terhadap Gedung Nusantara I di kompleks DPR/MPR. Hasilnya, ’’rumah’’ para legislator itu dinyatakan aman. 
”Masih memenuhi aspek keamanan. Gedung tidak miring,” kata Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga yang menjadi ketua tim audit. 
Danis menjelaskan, aspek keamanan meliputi penilaian terhadap konstruksi gedung. Seperti apakah gedung tersebut aman jika terjadi sesuatu, apakah miring, apakah akan kuat, dan beberapa item lainnya. Dari peninjauan aspek keamanan, tim menilai bahwa gedung tersebut masih aman.
Selain keamanan, aspek yang dinilai dalam audit adalah keselamatan dan kenyamanan. Nah, untuk aspek keselamatan dan kenyamanan, lanjut Danis, gedung setinggi 23 lantai itu dinilai kurang. 
Penyebabnya, antara lain, lift di gedung tersebut tidak berfungsi dengan baik. ”Jalannya lambat dan ternyata pernah rusak,” ucapnya.
Tangga darurat di gedung itu pun mendapat catatan. Menurut Danis, tangga darurat yang seyogianya digunakan untuk jalur evakuasi jika terjadi sesuatu malah digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. 
Tangga darurat menjadi penuh sesak dengan barang-barang tersebut dan sulit dilalui saat evakuasi. ”Kalau kita simulasi kebakaran, tidak bisa digunakan itu. Mau pergi ke mana? Larinya bagaimana? Untuk aspek keselamatan ini masih kurang,” jelas Danis.
Dari segi kenyamanan, gedung itu juga dinilai kurang. Luas ruang kerjanya sudah tidak memenuhi standar. Jumlah toilet juga kurang untuk bisa digunakan dengan nyaman oleh seluruh pekerja di gedung tersebut.
Plt Ketua DPR Fadli Zon membenarkan bahwa kondisi kenyamanan dari Gedung Nusantara I itu kurang. Menurut dia, kondisi gedung DPR sudah sesak. Karena itulah, pihaknya membutuhkan gedung baru. Tapi, lanjut dia, bukan dewan yang membangun. Pelaksanaan proyek pembangunan diserahkan kepada pemerintah.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, pembangunan juga bisa diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Yang penting, kata dia, tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek gedung. ’’Kita ingin terima jadi saja. Yang penting gedung itu ada,” terang wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) tersebut akan melakukan komunikasi dengan menteri PUPR untuk membahas rencana proyek pembangunan gedung. Menurut dia, menteri bisa melihat langsung kondisi gedung yang saat ini ditempati para anggota DPR. Sangat banyak kekurangan ruangan. ’’Ruangnya sempit sekali,” paparnya.
Berdasar undang-undang, ruangan untuk setiap anggota DPR sama dengan ruang eselon I, yaitu seluas 117 meter persegi. Sedangkan luas ruang yang ada sekarang hanya sekitar 36 meter persegi. Ruang itu pun harus diisi dengan para staf. (and/lum/c17/ttg

Berita Terkait