Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

  Selasa, 29 March 2016 09:41
Jamiat Akadol

Berita Terkait

SELAIN demi ketertiban, Peraturan Bupati (Perbup) Sambas Nomor 39 Tahun 2014 tentang jadwal retensi arsip kepegawaian. Juga bagian dari upaya penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur di Pemerintah Kabupaten Sambas.

Sekda Sambas, DR H Jamiat Akadol MSi MH mengatakan mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan, serta untuk tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip kepegawaian, harus dilakukan. Diantaranya diterbitkannya Perbup Nomor 39 Tahun 2014 tentang jadwal retensi arsip kepegawaian Pemkab Sambas.

“Ini juga sebagai upaya penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional dilingkungan Pemkab Sambas,” kata DR H Jamiat Akadol MSi MH, saat sosialisasi Perbup Nomor 39 Tahun 2014, Senin (28/3) di aula Bappeda.

Menurutnya, karena pentingnya menyangkut arsip. Perbup perlu disosialisasikan. Hal ini sesuai Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1970 tentang penyusutan arsip.

“Kita juga memperhatikan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor PK.03/09/54/2014 perihal persetujuan Jadwal Retensi Arisp (JRA) kepegawaian Pemkab Sambas,” katanya.

Sekda menyebutkan dalam Perbup tersebut terdiri dari tiga Bab dan Tujuh Pasal. Diantaranya berisikan berbagai aturan Pemkab Sambas bagaimana pegawai ASN dilingkungan Pemkab Sambas.

Perbup Sambas nomor 39 tahun 2014 juga melampirkan Formasi Pegawai, Pengadaan Pengawai, Pembinaan Karir Pegawai, Penyesuaian pengelolaan keberatan pegawai, Mutasi pegawai, Administrasi pegawai, Kesejahteraan pegawai, Pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun, Perselisihan atau sengketa kepegawaian, Usulan pemberhentian dan penetapan pension pegawai atau janda dan duda serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

meninggal, Berkas perseorangan ASN, Berkas perseorangan pejabat negara, Berkas perseorangan pejabat lainya, Berkas perseorangan staf khusus Bupati dan Berkas perseorangan Kepala Desa atau Lurah. (fah)

Berita Terkait