Akui Layanan Publik Ketapang Sangat Baik

Akui Layanan Publik Ketapang Sangat Baik

  Kamis, 12 May 2016 10:26
PEMAPARAN: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Agus Priyadi SH, memberikan pemaparan mengenai sosialisasi kepatuhan pemerintah dalam layanan publik, di Pendopo Bupati Ketapang, kemarin (10/5). ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Sosialisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Ketapang, kemarin (10/5). Sosialisasi tersebut ditujukan kepada jajaran SKPD di Kabipaten Ketapang, dalam rangka mempercepat peningkatkan kualitas dan kapasitas kemampuan aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kegiatan dibuka sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Drs HM Mansur MSi, dengan dihadiri kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi SH. Sosialisasi itu sendiri berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Bupati Ketapang. 

Bupati Ketapang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, mengungkapkan bahwa saat ini organisasi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Ketapang berjumlah 27 SKPD setingkat eselon II dan III, dengan 20 kecamatan dan sembilan kelurahan. Kemudian, dia menambahkan, terdapat kurang lebih 600 unit sekolah mulai dari SD hingga SMA/SMK, juga dengan 150 unit puskesmas dan pustu. Dipaparkan Sekda, dari seluruh pelayanan tersebut, digerakkan oleh kurang lebih 7.091 PNS, dan 4.680 non PNS. Jumlah tersebut, menurut dia, harus melayani kurang lebih 475.985 jiwa penduduk dalam 249 desa dan kelurahan.

 “Seluruh organisasi pelayanan tersebut menyelenggarakan tiga jenis layanan sekaligus, berupa barang publik, jasa publik, maupun administratif. Sedang pelayanan di kecamatan dan kelurahan sebagian besarnya pelayanan administrasi,” ungkap Sekda. Hal tersebut, menurut dia, telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik. 

Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perbup itu sendiri, menurutnya, telah diperkuat dengan empat Keputusan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya, yang terdiri dari pedoman penyusunan standar pelayanan (SP), standar sarana dan prasarana pelayanan publik petunjuk pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pedoman pelaksanaan survei kepuasan mayarakat. Disebutkan dia jika pada 2013, dapat ditetapkan 94 jenis, kemudian tahun berikutnya berjumlah 110 jenis. Diungkapkan dia bahwa keseluruhan SP tersebut telah dipublikasi dalam portal website layanan-kabketapang.go.id/net, dan juga telah diperkenalkan kepada masyarakat dalam Ketapang Expo tahun 2014/2015.

Kepada SKPD yang hadir, Sekda menekankan bahwa setiap aparatur Pemkab adalah  pelayan publik, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih, diingatkan dia bahwa aparatur telah digaji oleh negara untuk hal tersebut. “Tingkatkan terus kuantitas dan kualitas pelayanan kepada publik, sesuai bidang tugas masing-masing, serta standar pelayanan yang telah ada,” kata dia.

Selain itu Sekda meminta aparatur agar mempergunakan waktu kerja seefektif mungkin, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Mereka juga diminta untuk terus melakukan konsolidasi internal, demi meningkatkan efektivitas kerja pelayanan publik sehari-hari. “Buang jauh jauh stigma negatif bahwa aparatur hanya sibuk melayani dirinya sendiri, dan tolong tanamkan nilai nilai pelayanan ini kepada seluruh aparatur di lingkungan kerja masing-masing,” pesan Sekda menyampaikan imbauan Bupati.

Terpisah, kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi SH, berharap agar SKPD di Kabupaten Ketapang bisa menyusun standar pelanan publik, sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. “Standar pelayanan petahuan itu banyak, seperti biayanya, prosedur, alurnya pengolahan pengaduannya, (serta) pejabat-pejabatnya,” kata Agus.

Dijelaskan dia bahwa standar pelayanan kepatuhan dimaksud, dalam rangka memberikan trasparansi kepada masyarakat. Agus mencontohkan terhadap kejadian sehari-hari, seperti masyarakat yang datang ke kantor instansi pelayanan publik yang hendak mengurus IMB, di mana kadang masyarakat tidak mengerti prosedurnya. “Misalkan ada masyarakat yang mau urus IMB, dia tidak perlu tanya lagi, karena sudah melihat penjelasannya yang terpasang di unit instansi tersebut,” kata mantan komisoner KPU Kota Pontianak tersebut.

Agus melihat di kabupaten ini, layanan publik sudah sangat baik. Terlebih, dia menambahkan, Ketapang sudah memiliki Perbup Nomor 37 Tahun 2012. “Kalau ini berjalan dengan baik, Ketapang luar biasa dalam memberikan pelayanan publik,” kata dia. (afi/ser)

Berita Terkait