Ajak Multipihak Dukung Implementasi Deklarasi Rio Branco

Ajak Multipihak Dukung Implementasi Deklarasi Rio Branco

  Kamis, 30 June 2016 10:21
TANAM: Gubernur Kalbar Cornelis menanam kemiri sunan secara simbolis, bersama peserta pertemuan Pertemuan Publik Satuan Tugas GCF Indonesia di Pontianak, Rabu (29/6). HUMPROV FOR PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengajak pihak swasta, organisasi nonpemerintah, perwakilan masyarakat di provinsi ini mendukung implementasi Deklarasi Rio Branco. 

Target utama Deklarasi Rio Branco adalah negara bagian maupun provinsi anggota, termasuk provinsi di Kalimantan Barat adalah menurunkan laju deforestasi hingga 80 persen pada 2020, atas dasar dukungan pendanaan yang memadai dari sumber-sumber yang pasti dan berkelanjutan. 

Kalbar mencanangkan bahwa dengan merujuk pada laju deforestasi 2001-2009, maka pencapaian target tersebut akan mengurangi laju deforestasi dari rata-rata 323.749 hektare menjadi rata-rata 64.749 hektare per tahun pada 2020. 

Pencapaian target yang ambisius tersebut tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi tetapi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari tingkat desa, kabupaten/kota hingga pemerintahan nasional dan masyarakat internasional.

“Paling itu adalah melakukan pembinaan untuk menjaga hutan. Bagaimana hutan ini bermanfaat untuk rakyat tapi tidak rusak,” kata Cornelis, siang kemarin. 

Dia mencontohkan pada hutan mangrove di Kubu Raya. Semua pihak berupaya agar hutan tidak rusak, tapi rakyat bisa memperoleh pendapatan dari hutan. Misalnya membuat keramba kerapu. 

“Jika seperti ini maka harus ada permodalan dan itu dari negara-negara kaya di dunia. Jika tidak percaya dengan pemerintah bantuan itu bisa disalurkan melalui NGO. Nantinya akan dipantau,” jelas dia.

Sementara itu dalam siaran pers yang disampaikan Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF) menyebutkan ada enam provinsi di Indonesia yang tergabung di dalamnya atau disebut dengan Satuan Tugas Gubernur untuk lklim dan Hutan.

Provinsi yang telah tergabung menyepakati aksi-aksi implementasi dari Deklarasi Rio Branco, yakni percepatan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan review perizinan, pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan sektor swasta, dan pelibatan secara inklusif masyarakat adat dan lokal. 

Terkait hal ini, Gubernur Kalimantan Barat‚ Cornelis, selaku Koordinator Nasional GCF di Indonesia mengupdate tindakan-tindakan konkrit vang telah dilakukan Provinsi Kalimantan Barat dalam mengurangi deforestasi.

Deklarasi Rio Branco ditandatangani oleh 26 negara bagian/provinsi saat pertemuan ke delapan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governor's Climate and Forests Task Force, GCF) di Rio Branco, Acre, Brazil pada tahun 2014. Keenam provinsi Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. 

Dalam pertemuan yang digelar, Rabu (29/6) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kemarin, Cornelis mengajak semua pemangku kepentingan di Kalimantan Barat, swasta, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah bekerja sama membangun kemitraan dalam pencapaian target tersebut. 

Pertemuan ini juga dihadiri Prof. William Boyd, selaku senior advisor GCF dan representasi darf Sekretariat GCF Colorado. Menurut Boyd, kontribusi dari setiap provinsi akan mampu mendorong tercapainya target penurunan deformasi serta realisasi perencanaan pembangunan rendah emisi dan juga memperkuat kesatuan pengelolaan hutan yang ada. 

Pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi perhatian utama dalam pertemuan publik ini. Gubernur Cornelis menverukan peserta pertemuan yang merupakan pemangku kepentingan di Kalimantan Barat untuk membantu baik dalam pengawasan, perencanaan maupun pengelolaan pemanfaatan Hutan. 

“Kemitraan akan mengakselerasi pencapaian penurunan deforestasi baik secara nasional maupun provinsi,” kata dia.

Satuan Tugas Gubernur untuk iklim dan Hutan (GCF) berusaha memajukan program yuridiksi yang didesain untuk mendukung pembangunan pedesaan rendah emisi mengurangl emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan penggunaan lahan (REDD+). 

Lebih dari 25 persen dari hutan tropis dunia berada di provinsi atau negara bagian anggota GCF. Bersama 29 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol, dan Amerika Serikat, enam gubernur dl Indonesia telah menandatangani Deklarasl Rio Branco di Brazil pada bulan Agustus 2014. 

Sebagai bagian dari Deklarasi Rio Branco, keenam Pemerintah provinsi Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan upaya penurunan deforestasi hingga 80% pada 2020, jika tersedia dukungan pendanaan berbasis kinerja yang layak, memadai dan berjangka panjang, baik melalui sumber pasar maupun non-pasar. Kemudian mengembangkan inisiatif kemitraan dengan sektor swasta yang memanfaatkan peluang yang tersedia melalui program-program tingkat juridiksi. Terakhir menjamin bahwa sebagian besar dari pendanaan berbasis performa yang akan diberikan kepada wilayah hukum mereka akan dideikasikan untuk masyarakat yang bergantung pada hutan, petani miskin, dan masyarakat adat. (mse) 

Berita Terkait