Ajak Masyarakat Awasi Hakim

Ajak Masyarakat Awasi Hakim

  Sabtu, 25 June 2016 10:13
/SOSIALISASI: KY Penghubung Kalbar menggelar sosialisasi kelembagaan negara di Kapuas Hulu, Kamis (23/6) malam lalu. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Sejak dilantik, Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalbar intensif melakukan sosialisasi kelembagaan negara kepada seluruh stakeholders. Kamis (23/6) malam lalu, KY menggelar sosialisasi dengan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Jalan Dogom, Kecamatan Putussibau Utara. Sosialisasi yang mereka gelar tersebut diharapkan menjadikan seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi kinerja hakim daerah ini.

Budi Darmawan, koordiantor KY Penghubung Kalbar, mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama memantau sistem peradilan di masing-masing daerah, terutama tata peradilan yang dilakukan hakim. “KY Indonesia sudah 11 tahun, ini tugas kita mengawasi hakim. Kalau masyarakat merasa tak adil oleh hakim, bisa melaporkan yang bersangkutan kepada KY penghubung di Pontianak,” pintanya.

Jika ada laporan dari masyarakat, Budi berjanji akan mengumpulkan data dan meneruskan ke KY Pusat untuk diproses. Keberadaan mereka sendiri, dijelaskan dia, baru pada 2015 lalu dibentuk. Dalam fungsinya, dikatakan dia bahwa mereka membantu masyarakat secara administrasi, dalam mengadukan hakim yang semena-mena, dalam mengambil keputusan peradilan.

“Jadi kami tidak memutuskan sanksi, nanti KY Pusat langsung yang memutuskannya,” terang pria asal Silat Hilir ini. Misalnya, dijelaskan dia, ada bahasa yang tidak pantas dikeluarkan hakim dalam sidang formal, maka itu bisa dilaporkan. Apalagi hakim yang menerima suap, diingatkan dia, bisa dipecat dan ini pernah dilakukan oleh KY. “KY ada wewenang memantau persidangan yang jadi sorotan publik,” terangnya.

Harapan dia, tata cara peradilan terawasi. Dia mengimbau, apabila ada salah satu hakim yang diketahui track record-nya kurang baik, masyarakat bisa meminta KY untuk mengawasinya, baik itu di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Agama. Dia menegaskan bahwa mereka siap untuk mengawal peradilan itu. “Tidak perlu biaya, nanti KY bisa turun sendiri, kalau di Kalbar, kami bisa mewakilkan KY untuk melihat di lapangan,” tegasnya.

Kalau pun hakim yang bersangkutan ditemukan kesalahan, kemudian diproses oleh KY dan diputuskan bersalah, menurut Budi, tidak menggugurkan putusan yang sudah inkracht dari hakim yang bersangkutan. “Putusan bersalah oleh KY kepada hakim yang memimpin sidang, tidak bisa membatalkan fonis hukum dari hakim yang bersangkutan kepada terdakwa,” kata mantan jurnalis Pontianak Post ini.

Hakim, kata Budi, tetap mendapat sanksi dari KY, sementara terdakwanya tetap menjalani hukum sesuai yang divonis oleh hakim bersangkutan. Dia  juga mengajak masyarakat untuk meninjau tugas pokok dan fungsi KY, sehingga masyarakat dapat melaporkan hakim-hakim yang tidak adil. Hal ini, menurut dia, untuk mewujudkan peradilan yang seadil-adilnya, sebagai masyarakat tidak boleh apatis terhadap hukum.(aan)

Berita Terkait