Ahok Digarap KPK

Ahok Digarap KPK

  Rabu, 13 April 2016 09:00
DIPERIKSA KPK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Imam Husein/Jawa Pos

Berita Terkait

Tuding BPK Sembunyikan Kebenaran

JAKARTA – Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras terus bergulir. Beberapa hari belakangan ini sejumlah orang dimintai keterangan oleh KPK, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kemarin (12/4) Ahok diperiksa lebih dari 12 jam.

Saat meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 21.30, Ahok mengungkapkan, dirinya dicecar penyelidik dengan sekitar 50 pertanyaan. Kebanyakan terkait dengan hasil audit BPK Perwakilan DKI Jakarta. ’’Pertanyaannya macem-macem,’’ ujarnya. Menurut dia, dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyembunyikan sebuah kebenaran. 

Ahok juga menuding BPK telah memberikan rekomendasi yang tidak mungkin bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya membatalkan transaksi pembelian lahan. Dia menilai hal itu tidak mungkin dilakukan karena pembelian tanah RS Sumber Waras telah terang dan tunai.

Kalaupun BPK meminta pemprov menjual kembali lahan RS Sumber Waras, hal itu juga sulit dilakukan. Sebab, jika dilakukan sekarang, penjualan harus menggunakan harga baru. ’’Kalau dijual dengan harga yang dulu, ya menyebabkan kerugian negara,’’ ucapnya. Ahok enggan memerinci karena keterangannya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, banyak hal yang ditanyakan penyelidik kepada Ahok. Salah satunya hasil audit BPK. ’’Salah satu data yang telah kami pegang kan audit BPK. Kami tanyakan itu temuannya,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu yang ditanyakan adalah aturan yang dijadikan pedoman pembelian lahan. ’’Kalau Pak Ahok punya bantahan dari sudut lain, itu akan kami kroscek juga,’’ terangnya. Mantan bupati Belitung Timur itu juga dicecar pertanyaan soal perbedaan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sebagaimana diketahui, perkara pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi mencuat karena adanya temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta. Dalam temuan itu disebutkan adanya pelanggaran prosedur dan kerugian negara yang mencapai Rp 191,3 miliar.

Ada tujuh temuan BPK Jakarta. Yakni, penunjukan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan, terjadi pelanggaran prosedur pembelian tanah, penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan, penetapan lokasi tanah tidak melalui studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar, serta pembelian dilakukan pada masa berlakunya kontrak antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan PT Ciputra Karya Utama.

Berikutnya, tanah yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Terakhir, pemerintah DKI Jakarta melakukan pembayaran sebelum yayasan memenuhi kewajiban membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Atas temuan itu, sejumlah orang, terutama mereka yang selama ini dikenal sebagai lawan politik Ahok, melapor ke KPK. KPK pun menindaklanjuti laporan itu dengan meminta BPK melakukan audit investigatif. Ternyata, hasilnya sama. Ditemukan pelanggaran prosedur yang mengakibatkan kerugian negara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, kasus tersebut belum ditentukan apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan atau belum. Menurut dia, dalam menangani perkara tersebut, KPK harus berhati-hati. ’’Jadi, kami tidak akan terpengaruh siapa pun,’’ tegasnya. (gun/c5/sof)

Berita Terkait