ADD Prioritas Bangun Jalan Desa

ADD Prioritas Bangun Jalan Desa

  Jumat, 11 March 2016 09:15
H Prabasa Anantatur

Berita Terkait

SAMBAS - Pemerintah Desa diharapkan memprioritaskan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterimanya untuk pembangunan jalan lintas desa. Lantaran infrastruktur tersebut sangat mendukung kemajuan sebuah daerah.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Kalbar Dapil Kabupaten Sambas,  Ir H Prabasa Anantatur MH usai kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sambas 2017, di Aula Bupati Sambas.

Dikatakannya infrastruktur jalan, merupakan hal utama dan harus disegerakan. Prabasa menilai jalan merupakan benang merah maju tidaknya daerah.

"Perbaikan infrastruktur jalan, merupakan salah satu upaya mendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat. Misalnya untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya, termasuk kelancaran aktivitas masyarakat dari desa, kecamatan hingga kabupaten," kata Prabasa.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta Pemerintah Desa (Pemdes) memperioritaskan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun jalan lintas desa, dimana akses dibangun atas dasar kerjasama desa yang dirancang melalui Perdes.

Setelah Perdes Jaringan Jalan terbentuk. Maka perencanaan jangka kedepan akan lebih mudah. Lantaran masa yang akan datang, semua semakin berkembang. Contohnya sekarang jalan setapak kedepan jalan harus bisa dilintasi mobil.

"Kondisi ke depan juga perlu dipikirkan dari sekarang. Dan dalam Perdes ini, Kades harus diberikan bimbingan dari pihak terkait, seperti, Tapem, Dinas PU, BPMPD dan lainnya," katanya.

Menurut Prabasa, pembangunan infrastruktur. Akan memberikan kemudahan akses masyarakat.

Dirinya, dalam setiap kegiatan reses. Terus menyampaikan kepada kepala desa (Kades) mengenai pentingnya infrastruktur jalan. Termasuk harapan agar Kades juga membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang jaringan jalan desa.

"Usulan jalan lintas desa ini masukkkan dalam Musrenbang, jika ADD belum mencukupi, maka diakomodir kabupaten melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan perencanaan ini bukan saja untuk saat ini, tetapi kedepan," katanya.

Kalau sampai Musrenbang tingkat Kabupaten belum terakomodir. Usulan tersebut bisa saja terakomodir di provinsi. Lantaran salah satu fungsi musrenbang, agar pembangunan yang diinginkan masyarakat dapat terwujud.

"Diperlukan sinkronisasi antara desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam mengakomodir usulan masyarakat dari hasil musrenbang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sambas periode 2001-2006 ini meminta kepada Pemkab Sambas. Juga mendukung usulan dari Desa mengenai perbaikan  pembangunan infrastruktur jalan.

"Infrastruktur adalah benang merah dalam mendongkrak kemajuan daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan ataupun ekonomi serta bidang lainnya," katanya. (fah)

Berita Terkait