Abai Urus Lahan Kritis

Abai Urus Lahan Kritis

  Rabu, 18 May 2016 09:30

Berita Terkait

Peran pemerintah provinsi dalam penanganan lahan kritis di Kalimantan Barat sangat rendah. Alokasi anggaran penanganannya hanya Rp2 ribu per hektare per tahun. Dengan alokasi dana itu butuh waktu lebih dari dua ribu tahun untuk menangani seluruh lahan kritis di provinsi ini.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

Selalu ditemukan ketidakadilan jika berbicara permasalahan kehutanan di Kalbar. Satu di antaranya dalam perspektif anggaran. Biaya pelestarian hutan selalu tak sebanding dengan pendapatan bukan pajak dari sumber daya alam. 

Dari analisis yang dilakukan Jari Indonesia Borneo Barat, ada kecenderungan pengabaian dalam penataan urusan kehutanan. Terutama jika dilihat dari alokasi belanja urusan kehutanan per tahunnya. Turunnya alokasi belanja urusan kehutanan tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam.

Padahal terus terjadi kenaikan pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni (APBD-M) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), untuk tahun yang sama pada jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).

Sayangnya, meski jumlah pendapatan tersebut terus meningkat, tidak selalu berdampak pada meningkatnya jumlah alokasi belanja urusan kehutanan. Terdapat perbedaan yang sangat kontras antara belanja urusan kehutanan dan pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA.

“Pendapatan yang didominasi dari pemanfaatan hutan tidak berdampak pada peningkatan urusan dalam penanganan deforestasi dan degradasi lahan,” ungkap Faisal Riza dari Jari Indonesia Borneo Barat. 

Kemudian, jika dilihat dari alokasi anggaran di Dinas Kehutanan Kalbar, anggaran untuk mengelola urusan kehutanan lebih banyak disedot belanja tidak langsung. Sama sekali tidak terkait langsung dengan pemecahan masalah kehutanan.

Jika dikaitkan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana terjadi penarikan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten atau kota ke provinsi, jelas akan berkonsekuensi terhadap pelimpahan pegawai dan aset. Dengan demikian, ada kekhawatiran, ke depan belanja tidak langusng semakin lebih banyak menyedot komposisi belanja anggaran kehutanan.

Belanja anggaran kehutanan yang rendah, membuat kemampuan dalam penanganan lahan kritis juga rendah. Pengelompokan kegiatan dalam kategori rehabilitasi hutan dan lahan oleh Dinas Kehutanan Kalbar hanya terbatas pada koordinasi, monitoring dan evaluasi. 

Sementara output masing-masing kegiatan dalam konteks rehabilitasi hutan dan lahan hanya terbatas pada penyediaan bibit serta mendorong kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian hutan.

Berdasarkan Statistik Kehutanan Kalbar tahun 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi ada seluas 1.271.985 hektare. Terbagi menjadi  667.383 hektare di dalam dan 604.602 hektare di luar kawasan hutan. Jika mengacu UU No.23 tahun 2014, penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk melihat belanja penanganan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pemerintah, bisa dengan cara membagi jumlah alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis dengan luas lahan kritis di luar kawasan hutan. 

Diasumsikan laju pertumbuhan lahan kritis adalah nol persen, artinya tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui rata-rata alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis per tahun yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan BLH Kalbar adalah Rp1.332.352.357 atau Rp1,3 miliar. Jika dibagi luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare maka hasilnya 2.204. “Artinya hanya Rp2.204 perak saja untuk menanggulangi satu hektare lahan per tahun,” ujarnya. 

Dari hasil tersebut, jika diasumsikan bahwa penanganan lahan kritis membutuhkan waktu empat tahun, dengan target tahun 2020, maka biaya penanganan untuk empat tahun ke depan hanya sebesar Rp8.815 per hektare. “Jika dibanding dengan anggaran perjalanan dinas para pejabat tentu sangat jauh,” ucap Faisal.

Ironisnya, penyediaan bibit pun sangat terbatas. Yaitu sekitar 1.500 bibit per tahun. Jika dirata-ratakan, maka luasan lahan yang dapat ditanami bibit tersebut hanya sekitar 3,75 hektare saja. “Dapat dihitung dengan cara 1.500 bibit dikali 25 meter persegi, dengan asumsi jarak antar bibit yang ditanam lima  kali lima meter,” katanya. 

Jika dalam satu tahun, kontribusi penanganan lahan kritis hanya seluas 3,75 hektare, maka upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebesar 0,00062 persen dari total luas lahan kritis per tahun. Jika kondisi ini dibiarkan, dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk menangani lahan kritis di luar kawasan hutan. 

Belum lagi jika dikaitakan dengan anggaran penanggulangan banjir dan kebakaran hutan yang merupakan dampak dari deforestasi. “Rp8 ribu untuk empat tahun per hektare, jauh sekali dibanding anggaran penanggulangan bencana yang disebabkan kerusakan hutan,” katanya lagi.

Mengacu Permenhut No.P.26/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, biaya terendah kegiatan penanaman, termasuk persemaian dan pembibitan, persiapan lahan dan  penanaman adalah Rp5.320.400 per hektare. Biaya tersebut tidak termasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan serta pengamanan hutan dan lahan.

Untuk mengidentifikasi luasan hektar yang dapat ditanami, mengacu pada standar biaya di atas, maka dapat dirumuskan, rata-rata alokasi belanja penanganan lahan kritis per tahun dibagi standar biaya penanaman per hektare. Yaitu Rp1,3 miliar dibagi Rp5.320.400, hasilnya 250 hektare per tahun. “Dengan rerata anggaran per tahun yang dikeluarkan selama ini, idealnya bisa menyelamatkan 250 hektar lahan kritis per tahun.”

Jika diasumsikan, rata-rata alokasi belanja penanganan lahan kritis per tahun tersebut berkontribusi langsung pada penanganan lahan kritis, maka waktu yang dibutuhkan mengatasi luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah 2.418 tahun. Didapat dari, lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare dibagi dengan asumsi capaian per tahun yang 250 hektare.

Lalu jika diumpamakan lahan kritis di luar kawasan hutan adalah target penanganan lahan kritis, yaitu seluas 604.602 hektare yang akan ditangani dalam waktu empat tahun, maka targetnya harus seluas 151.151 hektare lahan kritis tertangani tiap tahun. 

Dalam melacak alokasi belanja ideal, mengacu pada ancaman luasnya lahan kritis, maka jumlah belanja yang harus dialokasikan per tahun harus sebanyak Rp201 miliar. “Hasil diperoleh melalui perkalian target per tahun dengan standar biaya penanaman,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait