900 Aset Tanpa Surat

900 Aset Tanpa Surat

  Sabtu, 19 December 2015 08:17
Gambar dari Internet

PONTIANAK - Sebanyak 900 aset pemerintah berupa tanah di wilayah Kalimantan Barat belum memiliki sertifikat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak menargetkan tahun 2017 semua aset berupa tanah itu dapat terselesaikan.

Demikian dikatakan Kepala KPKNL Pontianak, Samsudin usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikat Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tahun 2015, Kamis (17/12).“Dari data terakhir yang kami miliki, khusus aset pemerintah berupa tanah masih sekitar 900 belum memiliki sertifikat. Kami menargetkan tahun 2019 itu dapat terselesaikan,” ucapnya.
Untuk tahun 2015, pihaknya menargetkan 200 aset tanah pemerintah bisa bersertifikat. Namun kenyataan sampai saat ini, baru 64 aset bersertifikat. Tetapi tidak menutup kemungkinan sampai penghujung tahun 2015 nanti akan terus bertambah. Karena sisanya masih dalam proses penyelesaian.

“Saya kira sampai akhir tahun nanti target 200 itu kemungkinan tidak tercapai. Paling maksimal hanya 120. Sisanya akan dikerjakan tahun 2016,” ungkapnya.Sedangkan jika dilihat secara nasional dari berbagai tempat sebetulnya tidak sebanyak seperti di Kalbar. Itu karena kondisi daerah tiap wilayah memungkinkan percepatan kepengurusan pensertifikatannya. Secara umum hampir 50 persen aset pemerintah berupa tanah belum memiliki sertifikat. Menurutnya, ini satu tantangan besar. Tetapi ia yakin bahwa target tersebut dapat diselesaikan.

Keyakinan dapat menyelesaikan permasalahan yang bisa disebut berat itu karena pihaknya telah melakukan kepengurusan ini sejak 5 tahun lalu. Dari tiga tahun itu, pihaknya sudah banyak mensertifikatkan aset tanah milik pemerintah. “Makanya kami yakin dapat menuntaskan ini, dengan berbagai kendalanya,” terangnya.Dengan demikian, ia yakin akhir 2017 nanti apa yang menjadi target KPKNL Pontianak untuk kepengurusan sertifikat aset tanah milik negara dapat terselesaikan dengan dua syarat, yaitu satuan kerja yang mempunyai tanah segera melengkapi apa yang disyaratkan oleh BPN.

“Kedua kami mohon kepada BPN supaya memprioritaskan terutama saat pelaksanaan prona tolong memprioritaskan pelaksanaan persertifikatan BPN ini,” katanya.Ia menambahkan, hal ini penting sebagai salah satu keamanan bagi pihak pemerintahan soal kepemilikan aset. Amannya itu tentu buktinya dengan memiliki sertifikat, sehingga jika dilihat secara hukum telah memiliki bukti yang kuat. Kemudian tambahnya, apabila dimanfaatkan nilainya akan menjadi tinggi, karena disamping aset bisa digunakan juga dapat dimanfaatkan. “Sehingga banyak sekali manfaatnya,” terangnya.(iza)