83 Balita Gizi Buruk

83 Balita Gizi Buruk

  Jumat, 16 September 2016 10:21

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Dari 25.151 balita sasaran, ditemukan 83 balita dengan gizi buruk atau sangat kurus yang dilaporkan oleh Puskesmas. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya telah dirawat di Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk (PRGB) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dan 10 anak diantaranya dinyatakan pulih atau kembali sehat, sedangkan 4 anak lainnya memilih keluar dari perawatan PRGB.

 
Kepala Dinas Kesehetan Kapuas Hulu H. Harisson menyebutukan, data tersebut terhitung sampai 1 September 2016. Dia menjelaskan, rata-rata orang tua anak dengan pasien gizi buruk memilih keluar dari perawatan PRGB sebelum sembuh, rata-rata asalan ekonomi serta kesibukan. Karena orang tuanya itu, harus bekerja mencari nafkah dan mengasuh anak-anaknya yang lain, tinggal di kampung.

“Untuk kasus balita gizi buruk yang keluar dari perawatan PRGB atas permintaan orang tua sebelum balitanya pulih sempurna, penanganan selanjutnya diserahkan kepada petugas puskesmas terdekat tempat balita tersebut berdomisili,” terang Harisson.

Untuk yang tidak dirawat di PRGB langsung ditangani dan dibina oleh Petugas Gizi di Puskesmas, sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Harisson mengatakan, ditahun 2015 lalu, status gizi Balita di Kapuas Hulu untuk kasus kurus dan sangat kurus (wasting) yang diukur berdasarkan BB/TB (berat badan/tinggi badan) sebesar 10,5 persen. Sedangkan target RPJMN 2015 dibawah 15 persen. Kasus pendek dan sangat pendek (stunting) TB/U (tinggi badan/umur)  24,3 persen, sedangkan targetdalam RPJMN dibawah 36 persen.

Mantan Direktur RSUD Ahmad Diponegro ini mengatakan, kasus gizi kurang dan sangat kurang yang diukur berdasarkan BB/U sebesar 22,9 persen, dimana target RPJMN dibawah 24 persen.

“Kalau saya perhatikan Status Gizi Balita Kapuas Hulu dibandingkan dengan target RPJMN secara umum sudah lebih baik,” papar Harisson. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan Gizi Buruk pada balita.

Faktor penyebab gizi buruk, sambung dia, antara lain faktor  ekonomi keluarga yang rendah sehingga berpengaruh pada asupan gizi anak. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman ibu terhadap pemberian makanan pada anak. Bayi lahir yang tidak mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan tak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif yaitu pemberian ASI selama enambulan pertama hidup.

Kemudian, kata dia, setelah enam bulan tidak diberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu  (MPASI) yang sesuai.  Selain itu, kesadaran ibu untuk membawa balitanya ke posyandu masih sangat rendah, karena hanya 49 persen ibu yang membawa anaknya ke posyandu tiap bulan. Hal ini berarti terdapat 51 persen balita yang tidak terpantau pertumbuhannya olehkader dan petugas kesehatan pedesaan.

“Faktor sanitasi atau kesehatan  lingkungan yang belum baik juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan gizi balita di Kabupaten Kapuas Hulu,” jelasnya. Dikatakan, ada beberapa intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Seperti pemberian PMT (Program Makanan Tambahan) bagi ibu hamil kurang energi kronis dan agarbayi yang dilahirkan nanti miliki beratbadan yang cukup.

Ketua IDI Kapuas Hulu ini menyebutkan, pemda telah mendirikan dan mengembangkan PRGB. Selain itu, Pemda juga menggalakkan pemberian ASI Eksklusif melalui pembuatan Perda ASI eksklusif dan Perbup tentang Pengenaan sanksi Administratif Program Pemberian ASI Eksklusif, serta pelatihan konseling pemberianmakan padabayi dan anak (PMBA) bagipetugas dan kader posyandu kecamatan.

Harisson mengaku, pihaknya juga menyelenggarakan kegiatan kegiatan pertemuan penanggulangan masalah gizi yang melibatkan seluruh camat dan kepala Puskesmas se- Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga dilakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program Kesehatan dan gizi berbasis masyarakat (PKGBM-MCA-Indonesia) pada 7 Kecamatan di kabupaten Kapuas Hulu.

“Kecamatan yang mendapatkan bantuan program tersebut adalah Kecamatan Putussibau Selatan, Bunut Hulu, Jongkong, Boyan Tanjung, Selimbau, Embaloh Hulu dan Silat Hulu,” jelasnya. Diperlukan perubahan cara pandang masyarakat mendukung perbaikan gizi buruk. Selain itu  Perlu ditinjau objek yang menjadi permasalahan pada gizi buruk, agar ada jalan keluar secara optimal dan efektif.

Selain itu, kata Harisson, juga perlu adanya keselarasan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan gizi oleh sektor terkait karena gizi buruk ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kesehatan saja, banyak sektor terkait berkontribusi terhadap munculnya gizi buruk. “Masalah gizi buruk ini bukan hanya tanggungjawab kesehatan saja, tapi dari sektor-sektor lainnya,” kata dia.(aan)

Berita Terkait