82.015 Napi dapat Remisi, 3.528 Langsung Bebas

82.015 Napi dapat Remisi, 3.528 Langsung Bebas

  Kamis, 18 Agustus 2016 09:30
REMISI: Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyerahkan remisi kepada warga binaan di Lapas Klas II A Pontianak, Rabu (17/8)dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. MEIDY KHADAFI / PONTIANAK POST

Berita Terkait

KPK Surati Presiden Jokowi 

JAKARTA -- Wacana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP)  nomor 99 tahun 2012 yang mengatur syarat remisi kepada narapidana korupsi, narkoba dan terorisme terus mendapatkan penolakan. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahkan mengirim surat kepada Kemenkumham dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi yang memudahkan koruptor mendapat pengurangan hukuman itu. 

"Kami mengirimkan surat kepada Kemenkumham dan kami tembuskan kepada presiden. Mudah-mudahan menjadi perhatian," kata Agus usai memimpin Upacara HUT RI ke 71 di kantor baru KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/8). 

Surat itu sudah dikirimkan komisi antirasuah beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, salah satu alasan menyurati karena KPK berpandangan hukuman yang ada sekarang belum bisa memberikan efek jera. "Kita kan belum bisa memberikan efek jera, kok malah dikurangi?" ujar Agus. 

Dia menambahkan, revisi itu bukan konsep yang digagas KPK. Karenanya, Agus mengaku tidak mengetahui tujuan Kemenkumham ngotot melakukan revisi. "Itu bukan konsep kami, jadi kami tidak tahu tujuannya," elak dia. "Saya tidak boleh menduga-duga." 

Agus tidak sependapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang menyebut alasan memberikan remisi kepada  koruptor karena kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. "Kami sudah menyampaikan sikap. Kalau misalnya hanya (alasan) over capacity terhadap rumah tahanan kan tidak semestinya dilakukan revisi terhadap PP itu,” kata Agus. 
            
Menurut Agus, yang semestinya disoroti dalam revisi PP itu ialah soal dihilangkannya syarat pernah menjadi justice collaborator, dan kemudahan mendapatkan remisi terhadap napi kejahatan luar biasa seperti korupsi. 
            
"Oleh karena itu kami sudah menyampaikan pendapat kami menolak, bahkan saya menyuruh kepala Biro Hukum KPK untuk datang ke rapat (di Kemenkumham) itu,” bebernya.
            
Dalam rapat itu, kata Agus, KPK juga berupaya memberikan saran. Bahkan, ia  kala itu memerintahkan kalau Kemenkumham tidak sepakat dengan saran KPK, tinggalkan saja rapat tersebut.  “Ya kalau kemudian tidak sepakat dengan saran kami malah saya meminta ya sudah walk out dari rapat itu,” tegasnya. 

Yasonna usai memimpin Upacara HUT RI ke 71 di kantor Kemenkumham enggan menanggapi soal wacana revisi PP 99. "Sudah, nanti kita jelaskan," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam PP yang ada sebelumnya diatur terpidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika, terorisme harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.  Selain itu, juga telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai putusan pengadilan. 
Namun, dalam naskah revisi yang ada, syarat narapidana harus bekerjasama dengan penegak hukum dihilangkan. Narapidana juga terkesan akan mudah mendapatkan remisi.
Remisi Nazaruddin 
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menjadi terpidana suap Wisma Atlet, mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI ke 71.
Yasonna mengatakan, remisi itu diberikan karena Nazaruddin sudah memenuhi syarat yang diatur PP nomor 99 tahun 2012. "Nazaruddin dapat remisi karena dia sudah memenuhi PP 99," kata Yasonna di kantornya, Rabu (17/8). 
Selain Wisma Atlet,  Nazaruddin kini juga tengah menjalani proses hukum atas kasus lainnya di KPK. "Tapi kan dia masih ada proses hukum yang lain, tapi oleh KPK kan dia dikasih JC (justice collaborator). Istrinya juga dikasih JC," ungkap menteri asal PDI Perjuangan, itu. 
Nazaruddin merupakan satu dari 82.015 narapidana yang mendapatkan remisi di HUT RI ke 71 ini. Narapidana itu terdiri atas beberapa perkara. "Semua narapidana yang mendapat remisi ada 82.015," kata Yasonna.
Ia menjelaskan, yang mendapat remisi umum I ada 78.487 napi. Sedangkan remisi umum II 3.528 napi. "Ini (3.528) langsung bebas dia," tegasnya. 
Jumlah narapidana umum yang mendapat remisi ada 68.633 orang. Napi narkotika 12.161 orang. Napi korupsi yang mendapat remisi 428. Menurut Yasonna, koruptor mendapat remisi karena sudah memenuhi PP 99. Napi itu tersebar di beberapa daerah. "Ini yang memenuhi syarat ya," katanya. Yasonna menambahkan, 27 narapidana terorisme juga langsung bebas. 
Menurut Yasonna lagi, remisi merupakan hak narapidana sehingga tidak asal diberikan.    “Di hari kemerdekaan ini kami memberikan remisi, karena mereka ini anak-anak bangsa seperti kalian. Tidak ada bedanya, tidak ada diskriminasi” kata Yasonna. 
Hanya saja, lanjut Yasonna, perbedaannya para napi itu berada di dalam tahanan. Para napi tidak bisa jalan-jalan ke mal. Mereka di dalam ruangan sempit dengan kapasitas yang sangat mengerikan.  “Ada yang tidur bongkok, ada tidur di atas pakai kain buaian, ganti-gantian,”  ungkap Yasonna.           
            
Bagaimanapun, lanjut Yasonna, napi itu merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlakuan yang sama. “Mereka sudah mendapat ganjaran apa yang sudah dilakukan,” ujar mantan anggota Komisi II DPR ini. 
            
Ia pun menambahkan, sistem pemidanaan sekarang berbeda dengan tempo dulu. Menurut dia, kalau sekarang ini lebih bersifat pembinaan, kemasyarakatan, reintegrasi sosial. “Jadi, kalau kalian lihat napi-napi itu di dalam (penjara) pada umumnya kalangan menengah ke bawah, (ada) yang orang tuanya bercerai, yang (hidup) di dalam kemiskinan, pengangguran. Itu produk sosial semua,” katanya.  Soal napi kejahatan luar biasa seperti terorisme, korupsi, dan narkotika yang dapat remisi juga diklaim sudah memenuhi syarat perundang-undangan.  

Yasonna tidak khawatir pemberian remisi akan mengecewakan rasa keadilan di masyarakat. “Dia sudah memenuhi syarat,” tegasnya. 
          
Yasonna mempertanyakan rasa keadilan yang bagaimana yang dicederai atas pemberian remisi napi kejahatan luar biasa ini.  Menurut dia, harus ada keadilan terhadap narapidana. “Dalam Undang-undang dikatakan dan dikonvensi internasional ya setiap napi punya hak untuk (mendapatkan remisi),” katanya. 
          
Ia menegaskan, remisi itu tidak asal diberikan. Semua ada aturannya. Remisi tidak diberikan tiba-tiba begitu saja. Dia mencontohkan, pemberian remisi narapidana yang masuk katagori kejahatan luar biasa seperti terorisme, itu sudah mendapatkan kajian dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Selain itu, mereka berkelakuan baik. Mengikuti program pembinaan dan taat beribadah. “Bukan dikasih-kasih begitu saja,” kata dia. Lebih lanjut Yasonna mengatakan, meski sudah diberikan remisi, jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan terus meningkat. Menurut dia, hingga 11 Agustus 2016, jumlah warga binaan mencapai 199.380 yang terbagi 131.954 napi, dan 67.246 tahanan.  (ody)

Berita Terkait