6 Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2015

6 Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2015

  Rabu, 10 Agustus 2016 09:51
PARIPURNA DPRD: Wakil Bupati Ketapang Drs Suprapto S berjabat tangan setelah menerima dokumen persetujuan DPRD atas Reperda APBD tahun 2015 dari Ketua DPRD Budi Matheus, usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (9/8). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Enam fraksi dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 menjadi Perda Kabupaten Ketapang. Satu-satunya fraksi yang tidak memberikan tanggapan hanya Fraksi PPP, dikarenakan sedang menghadiri agenda Muswil di Kota Pontianak.

 
Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Budi Matheus SPd didampingi dua wakil ketua, Junadi SP dan Qadarini SE. Sidang tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Drs Suprapto S, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs HM Mansur MSi, jajaran Forkopimda, SKPD, dan para anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Selasa (9/8).

Enam fraksi yang memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2015 tersebut terdiri dari dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Partai Hanura Nasdem, serta Fraksi Partai Demokrat. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Matheus Yudi, mengharapkan agar Pemkab Ketapang mempunyai daya tanggap yang tinggi, dalam menyikapi perkembangan masyarakat. Pemkab juga diminta untuk mempunyai akuntabilitas yang memadai, serta dapat menjamin pelayanan pemerintahan yang tidak saja efisien dalam penyelenggarannya, tetapi juga sesuai dngan aspirasi masyarakat. Terhadap LKPj-AMJ Bupati Ketapang tahun 2010 – 2015, selama kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diakui dia belum maksimal, bahkan penyampaian misi dan visi belum tercapai.

“PDIP berharap 5 tahun ke depan hal ini tidak terulang. Untuk selanjutnya apa yang telah direkomendasikan oleh DPRD dapat ditindaklanjuti sebagai mana mestiya oleh pimpinan daerah yang baru, dalam hal ini Bupati beserta jajarannya,” tegas dia.

Adapun Fraksi Partai Golkar dalam tanggapannya yang disampaikan  Polonius Polo, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah daerah tahun 2015. Dia pun mengapresiasi KPU dan jajarannya yang telah suskes melaksanakan Pilkada 2015. Dia juga mengungkapkan mengenai kondis fisik Jembatan Pawan I yang kini semakin memprihatinkankan, bahkan berdampak keselamatan masyarakat pengguna yang ada di Ketapang. “Mendorong percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Pawan V  karena dianggap sangat mendesak,” ucap Polo.

Dalam Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang tersebut tertuang dengan rincian di mana pendapatan sebesar Rp1.814.062.083.457,24, belanja (Rp1.849.286.998.873.23), defisit (Rp35.224.915.415,99), kemudian pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp147.254.748.808,93, pengeluaran pembiayaan (Rp907.101.640), pembiayaan netto (Rp146.347.647.168,93), sedangkan silva berjalan, Rp111.122.731.752,94. (afi/ser)

Berita Terkait