5.574 WP Pontianak Ikut Amnesti Pajak

5.574 WP Pontianak Ikut Amnesti Pajak

  Jumat, 13 January 2017 09:03

Berita Terkait

Data Sampai Periode II

PONTIANAK---Periode II Amnesti Pajak telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan membuka layanan Amnesti Pajak hingga tepat pukul 24.00 WIB akhirnya KPP Pratama Pontianak berhasil mengumpulkan uang tebusan sebesar Rp438,26 miliar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang berpartisipasi dalam program ini sebanyak 5.574 Wajib Pajak.

“Jumlah uang tebusan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pontianak  mencapai 77,88% dari total uang tebusan Amnesti Pajak yang dikumpulkan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat (Rp562,72 miliar). Bahkan bila dilihat dari jumlah uang tebusan KPP Pratama Pontianak berada pada ranking 62 dari 341 KPP diseluruh Indonesia,” dijelaskan Nurbaeti Munawaroh selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak (12/01).

Dari total Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dengan jumlah 4.931 Wajib Pajak, sementara Wajib Pajak Badan sebanyak 840 Wajib Pajak. Pelaku Usaha UMKM yang mengikuti Amnesti Pajak juga tergolong besar yaitu 2.157 Wajib Pajak. Jumlah tersebut hampir mengimbangi Pelaku Usaha Non UMKM yang mengikuti Amnesti Pajak. 

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Wajib Pajak yang telah antusias mengikuti Amnesti Pajak sampai dengan periode II berakhir, untuk yang belum mengikuti, masih ada kesempatan terakhir di Periode III(Januari – Maret 2017),” tutur Nurbaeti Munawaroh selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak.

Tingginya animo Wajib Pajak yang turut serta dalam program ini tidak lain karena sosialisasi masif yang telah dilakukan KPP Pratama Pontianak selama tahun 2016 yang dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka dengan Wajib Pajak maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronik serta media sosial. Faktor pendukung lainnya tidak lain karena tingkat kesadaran masyarakat Pontianak terkait hak dan kewajiban perpajakansemakin meningkat. (red) 

Berita Terkait