5 Perda Menyangkut Desa

5 Perda Menyangkut Desa

  Selasa, 16 Agustus 2016 09:30
SOSIALISASI: Kegiatan Sosialisai Peraturan Perundang-undangan tentang Desa di Gedung Balai Nirmala, Kamis (11/8) lalu. ISTIMEWA

Berita Terkait

SEKRETARIS Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kayong Utara, Masdar, mengatakan sampai saat ini telah dihasilkan lima Peraturan Daerah (Perda) dan 40 Peraturan Bupati (Perbub) untuk di desa hingga 2016 ini. Hal tersebut disampaikan dia saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa di Gedung Balai Nirmala, Kamis (11/8), belum lama ini.

 
“Selain itu ada dua Raperda tentang BUMDes dan LPM (yang) masih dalam penyusunan naskah akademis, untuk meminta masukan dari berbagai kalangan, agar produk peraturan nanti benar-benar efektif dan efensien, agar selanjutkan akan kita persentasikan di depan Bupati dan Legislator,” ucap Masdar.

Selain Raperda, sambung Masdar, dua di antaranya sedang dalam proses penyusunan dan koordinasi empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pendelegasian kepada camat, untuk memandu sumpah/ janji keanggotaan BPD antar waktu, pedoman tata cara pemberian bantuan yang bersumber dari APBDes, pedoman teknis pelaksanaan kegiatsn pelatihan, bimtek, sosialisasi, dan sejenisnya di desa dan yang  terakhir tentang  pedoman penyusunan APBDes tahun anggaran 2017.

“Saya melihat masih banyak  desa yang belum paham mengenai administrasi. Contoh ketika membuat surat undangan saja, permohonan pemateri masih banyak salah belum lagi SPj-nya. Untuk itu dengan aturan yang telah dibuat nantinya ini, desa bisa lebih tertib administrasinya kedepan,” tuturnya.

Terkait hal ini, Masdar menekankan kepada semua desa agar dapat melaksanakan kewajiban, untuk membuat peraturan yang sudah diamanatkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi. Khususnya, disebutkian dia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 73 ayat (3), yang mewajibkan desa untuk membuat Perdes tentang RKPDes, Perdes tentang APBDes, dan Perdes tentang Perubahan APBDes setiap tahunnya. “Bisa saja desa membuat Peraturan Desa tanpa harus menunggu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.  Apa lagi karena kepala desa perpanjangan langsung kepala negara,” pungkasnya. (dan)

Berita Terkait