368, 5 Ha Lahan Terbakar , Penanggulangan Karhutla

368, 5 Ha Lahan Terbakar , Penanggulangan Karhutla

  Rabu, 24 February 2016 10:07
TEKEN: Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan pencegahan dan pengendalian Karhutla oleh tiga perwakilan perusahaan perkebunan di Kabupaten Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH – Bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2015 silam disebut-sebut yang terparah dalam sejarah. Di Kabupaten Mempawah, kabut asap berlangsung berminggu-minggu dengan tingkat pencemaran dilevel berbahaya. Mengantisipasi kasus serupa, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan rapat evaluasi dan penanggulangan, Selasa (23/2) di Aula Kantor Bupati Mempawah.

Rapat dipimpin Bupati, H Ria Norsan dan diikuti sejumlah pihak terkait. Mulai dari Forkopimda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, BMKG serta sejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Sepanjang 2015, sebanyak 368,5 hektare lahan di Kabupaten Mempawah terbakar. Dari sembilan kecamatan, hanya Kecamatan Toho yang tidak terjadi Karhutla.Dan dari delapan kecamatan itu, penyumbang api terbesar di Kecamatan Sungai Pinyuh. Yakni Desa Galang, Bakau Besar Darat, dan Rasau dengan luas lahan 210,5 hektare,” ungkap Norsan.Bupati menerangkan, pihaknya telah mengidentifikasi potensi dan penyebab terjadinya karhutla dilingkungan masyarakat. Yakni disebabkan faktor sebaran kawasan gambut yang merata di setiap kecamatan dan pola membuka lahan dengan cara membakar atau land clearing.

“Kami tidak mengkambinghitamkan perusahaan dalam kasus karhutla di Kabupaten Mempawah. Namun yang paling utama agar semua pihak memiliki komitmen dan kesadaran untuk menjaga lingkungannya dari karhutla,” tuturnya.Terkait upaya penanggulangan karhutla pada 2016 ini, Norsan mengungkapkan telah melaksanakan beberapa langkah. Mulai dari sosialisasi dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, pelatihan dasar penanggulangan bencana pada daerah yang sering mengalami bencana, koordinasi penanganan karhutla, banjir, puting beliung dan longsor.

“Kami juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, penambahan peralatan pemadam baik mobil maupun mesin, rekrutmen 12 tenaga lapangan pemadam kebakaran, persiapan buffer  stock  bagi masyarakat korban bencana dan pengusulan penambahan peralatan di BNPB,” paparnya.Hanya saja, masih menurut Norsan, dalam melaksanakan berbagai upaya itupihaknya menemukan hambatan dan kendala dilapangan.

Salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang p enanggulangan bencana, dan terbatasnya regu pemadam Karhutla. “Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama seluruh instansi terkait,masyarakat, dan dunia usaha aktif melakukan upaya pencegahan karhutla. Makanyadalam kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan surat pernyataan

kesanggupan pencegahan dan pengendalian karhutla oleh tiga perwakilanperusahaan besar perkebunan di Kabupaten Mempawah. Ini wujud komitmenbersama penanggulangan karhutla,” tegasnya.Dalam kesempatan itu, Dandim 1201 Mempawah, Letkol. Suprayitno menyarankan enamsolusi untuk penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah. Yakni, membentuksatuan tugas (satgas) daerah dalam satu garis komando. Kemudian, memprioritaskan daerah operasi rawan karhutla, menempatkan pos pemantauan dan pengawasan untuk mencegah usaha pembakaran.

“Langah keempat, memprioritaskan pembangunan kanal, embung, dan pembukaan jalurevakuasi. Kelima, membentuk satgas daerah reaksi cepat dengan mengembangkan Kelompok Tani Pecinta Api (KTPA) serta keenam, melengkapi sarana dan prasarana anti karhutla,” bebernya.Strategi lainnya, lanjut Dandim menitikberatkan upaya pembangunan system peringatan dini di wilayah target karhutla. Disamping itu, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan dan lahan dari bahaya kebakaran.

 “Pencegahan itu lebih baik daripada penanggulangan. Kita harus merubah pola fikir masyarakat untuk tidak membakar lahan. Serta, tidak ada lagi oknum pengusaha yang membuka lahan dengan cara membakar diwilayah Kabupaten Mempawah,” tegasnya mengingatkan.Senada itu, Kapolres Mempawah, AKBP Suharjimantoro mengungkapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memungkinkan setiap kepala keluarga (KK) membakar maksimal dua hectare lahan sebagai bentuk perhatian terhadap kearifan lokal. “Meskipun secara aturan boleh bagi setiap KK membakar maksimal dua hectare lahan, tapi kalau ada sekian ratus KK yang membakar lahan gambut, maka dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya. Kapolres mengaku pihaknya sangat respek dan proaktif melakukan langkah-langkah preemtif, preventif hingga represif dalam kasus karhutla. Namun, dia menyebut tindakan represif sebagai langkah terakhir yang sebisa mungkin dihindari.

 “Meskipun ada payung hukum untuk menindak pelaku karhutla, kami berharap tidak ada warga Mempawah yang harus berurusan dengan polisi akibat perbuatannya membakar hutan maupun lahan,” harapnya. Menyikapi potensi karhutla di Kabupaten Mempawah, Jimantoro menawarkan pelaksanaan rencana aksi. Dia menginginkan ada gerakan menggelorakan masyarakat Mempawah anti karhutla. Bahkan, pihaknya pun akan membuat maklumat dan surat pernyataan bersama dengan babinsa, babinkamtibmas, dan

aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah.

 “Kemarin kita sudah gelorakan masyarakat Mempawah antinarkoba. Sekarang kita harus gelorakan juga masyarakat Mempawah anti karhutla. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati,” kiasnya. Sebelum melaksanakan rapat evaluasi dan penanggulangan Karhutla 2016, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga menggelar Apel Siaga Karhutla dan Peringatan HUT Pemadam Kebakaran ke-97 di Halaman Kantor Bupati Mempawah. (wah)

Berita Terkait