35 Perusahaan Ikut Sosialisasi, Ungkap Pelanggaran Ketenagakerjaan

35 Perusahaan Ikut Sosialisasi, Ungkap Pelanggaran Ketenagakerjaan

  Rabu, 17 February 2016 09:42
SOSIALISASI: Wakil Bupati Gusti Ramlana membuka sosialisasi ketenagakerjaan Selasa (16/2) di Wisma Chandramidi Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Wabup Gusti Ramlana ketika membuka sosialisasi ketenagakerjaan//

 

 

MEMPAWAH- Sebanyak 35 perusahaan berkesempatan mengikuti sosialisasi aturan ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Mempawah, Selasa (16/2) di Wisma Chandramidi Mempawah. Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari itu, dibuka oleh Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana.

“Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah mengharapkan semakin meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terhadap tanggungjawab dan kewajibannya. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Gusti Ramlana dalam sambutannya.Ramlana mengungkapkan, sejauh ini pihaknya kerap menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya. Seperti, terkait masalah pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, tidak membayar upah lembur hingga terlambat membayar upah.

“Bukan itu saja, pelanggaran lain yang juga masih kami temukan masih adanya pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai ketentuan, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, serta terjadinya kecelakaan kerja baik di tempat kerja maupun di jalan raya,” paparnya.Karenanya, melalui sosialisasi tersebut diharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha untuk menyebarluaskan informasi terkait peraturan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan masing-masing.

“Sekaligus memberikan manfaat bagi para pekerja agar meningkatkan kepedulian dan pengetahuan berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan. Caranya dengan saling memberi informasi jika menemukan adanya pelanggaran di perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga sedini mungkin dilakukan penanganan,” pesannya.Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Mempawah, Burhan, SH, MM, menjelaskan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perusahaan. Baik itu pengusaha maupun pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan.

“Peraturan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan itu cukup banyak. Selain enam undang-undang (UU), juga ada beberapa aturan pelaksanaan berbentuk peraturan pemerintah, peratuan presiden, peraturan menteri dan surat edaran menteri. Dan kesemuanya adalah untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja Indonesia,” sebutnya.Sosialisasi ketengakerjaan tersebut, tambah Burhan diikuti perwakilan dari perusahaan besar, menengah dan kecil dengan tingkat resiko ketenagakerjaan tinggi. Yakni pembayaran upah masih dibawah upah minimum, belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja, serta belum melakukan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.

“Materi yang disampaikan diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Hubungan Kerja, Keputusan MK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), K3 Listrik, Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian K3,” ungkap Burhan mengakhiri.

Selama mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan tersebut, para peserta akan mendapatkan informasi dari sejumlah narasuber yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Cabang Kalbar, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII) Cabang Kalbar, dan Perusahaan Jasa K3 (PJK3) Cabang Pontianak.(wah)

 

Berita Terkait