300 PNS akan Alih Status

300 PNS akan Alih Status

  Sabtu, 30 April 2016 09:19
ALIH STATUS: Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada alih status sejumlah pegawai negeri sipil. Di Kapuas Hulu sendiri setikdaknya 300 tenaga PNS akan beralih status. INTERNET

Berita Terkait

Dampak Penarikan Sejumlah Kewenangan

PUTUSSIBAU – Sedikitnya 300 pegawai negeri sipil (PNS) akan beralih status pada 2017, didominasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Peralihan status tersebut terjadi setelah ditariknya sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, untuk selanjutnya ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tingkat SMA dan SMK, pegawai yang alih status kepegawaian juga berada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang kewenangannya sudah ditarik ke Provinsi. “Ada kurang lebih 300 PNS yang status kepegawainnya berubah,” terang Sarbani, pelaksanatugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu.  

Lebih lanjut Sarbani yang didampingin Plt Kepala Bidang Pelayanan Kepegawaian, Syeh Mohdar, menjelaskan, data sementara per-29 April 2016, jumlah guru SMA, SMK, kepala sekolah, tata usaha, dan pengawas sekolah yang beralih status kepegawaian mencapai 289 orang. Sementara untuk penyuluh KB, menurutnya, sekitar 36 orang; bidang kehutanan dan perkebunan, 45 orang; pertambangan dan energi, satu orang; dan pegawai Nakertransos, 4 orang.

“Alih status kepegawaian dari PNS kabupaten ke PNS Provinsi. penyuluh KB, status kepegawaiannya di alih ke Pusat,” jelas Sarbani.

Dia menjelaskan, untuk data masing-masing SKPD terkait sebagian besar sudah masuk. Hanya saja, dia menambahkan, harus ada rapat koordinasi dengan instansi terkait. Hanya, diakui dia, saat ini masih dijawalkan di bagian pemerintahan, selaku bagian yang membidangi urusan peralihan personel.

Dijelaskan dia, setelah ditangani oleh bagian peralihan personel, pendanaan, sarana, dan prasarana serta dokumen (P3D), kemudian dilakukan proses lanjut. Dengan adanya peralihat kewenangan dan status kepegawaian, maka, dia menambahkan, mulai 2017, Pemkab tidak lagi medanai para PNS yang beralih status. Pendanaan tersebut, dikatakan dia, meliputi dana rutin maupun lainnya, termasuk gaji. “Karena semua sudah harus ditangani Provinsi, terhitung 1 Januari 2017 nanti,” kata dia.

Sarbani mengungkapkan bahwa ada harapan bagi PNS yang tetap ingin status kepegawaiannya sebagai PNS kabupaten. Pasalnya, dia menambahkan, Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia masih melakukan yudisial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. “Kalau gugatan itu dikabulkan MK (Makamah Konstitusi). Otomatis penaringan kewenangan dibatalkan, begitu juga status kepegawaian PNS,” paparnya.(aan)

 

Berita Terkait