200 Guru Ikuti Aksi Damai

200 Guru Ikuti Aksi Damai

  Selasa, 28 June 2016 09:55
BERSAMA: Para guru mengajak Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah berfoto saat menghadiri acara di aula Dinas Pendidikan kabupaten Sambas. Wabup yang baru dilantik ini pun antusias. OZY/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

SAMBAS - Sebagai bentuk solidaritas para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sekitar 200 pengajar dari Kabupaten Sambas ke Pontianak bergabung dalam aksi damai, Senin (27/6).

"Ada sekitar 200 guru dari Sambas bergabung dalam aksi damai yang digelar di Pontianak," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Drs Jumadi MH, Senin (27/6) ketika pelatihan kurikulum 2013 jenjang SD bagi Guru Sasaran (GS) Kabupaten Sambas, Ekspos pendidikan dan MoU pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Pemkab Sambas dengan IKIP PGRI Pontianak.

Seperti informasi yang diterimanya. Aksi damai yang dilaksanakan para guru yang tergabung dalam PGRI Kalimantan Barat. Diantaranya memperjuangkan nasib para guru. Kemudian berkaitan dengan permasalahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sampai saat ini belum cair. Di Sambas, sebutnya, pada tahun ini untuk triwulan pertama sudah diterima pihak sekolah.

Sedangkan untuk tiga bulan berikutnya sampai sekarang belum juga diterima. Disebutkan Jumadi, jumlah dana BOS yang dikucurkan di Kabupaten Sambas, untuk Sekolah Dasar mencapai Rp14 miliar. Dana BOS untuk SMP sebesar Rp6 Miliar, SMA Rp3 Miliar dan SMK Rp1,9 miliar.

Permasalahan belum cairnya dana BOS. Juga diributkan para guru di Kabupaten Sambas, mereka pun curhat ke DPRD Kabupaten Sambas. Tenaga Pengajar dari daerah perbatasan, Rizal menyampaikan jika dana BOS triwulan ke dua belum juga kunjung diterima pihak sekolah. Hal ini membuat kegiatan sekolah terganggu.

“Ada kegiatan sekolah yang tak dapat dilaksanakan karena belum adanya dana BOS. Kemudian pemberian honor kepada tenaga honorer juga tertunda,” katanya. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Ali Usman menyebutkan dana BOS untuk 2016. Untuk triwulan pertama telah disalurkan. Sementara untuk tiga bulan berikutnya, belum diterima  pihak sekolah, karena adanya surat Gubernur Kalbar.

“Dana BOS triwulan pertama sudah disalurkan, untuk triwulan kedua belum karena Gubernur Kalbar berkirim surat ke ke Mendagri, yang intinya meminta (melalui Kemendagri) Kementerian Keuangan menunda pencairan BOS,” kata Ali Usman. Dana BOS telah berada di Provinsi, hanya saja karena surat tersebut, kemudian menunggu hasil penyempurnaan evaluasi penyaluran. Sambil menunggu keputusan dari Kementerian.

“Kalau dicairkan tentu menunggu surat dari kementerian. Dan ini terjadi di Kalbar bukan secara nasional,” katanya. Atas kondisi ini, Dinas Pendidikan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada seluruh UPT di Sambas.(fah)

Berita Terkait