15 Tahun Persoalan Aset Tak Kelar

15 Tahun Persoalan Aset Tak Kelar

  Senin, 18 April 2016 10:23
ASET: Salah satu persoalan aset yang tidak kelar meski berada di Kota Singkawang. Salah bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor Disbudparpora Kota Singkawang ini belum diserahterimakan oleh Pemkab Bengkayang ke Pemkot Singkawang. Hari kurniathama/pontianak post

Berita Terkait

Gubernur Diminta Turun Tangan

SINGKAWANG—Lima belas tahun sudah sejak terbentuknya Kota Singkawang sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 silam, namun persoalan aset belum kelar, sehingga tak heran berdampak pada penilaian laporang keuangan Kota Amoi ini.

Pemkot Singkawang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang masih menggunggu serah terima aset dari kabupaten Bengkayang ke Pemkot Singkawang. Setidaknya ada 169 aset diantaranya lahan dan bangunan sekolah dan Puskesmas statusnya menggantung.

Kepala DPPKA Kota Singkawang, Muslimin menyatakan, pihaknya masih menunggu penyerahan aset dari Bengkayang untuk tahap pertama. “Dari Kabupayen Bengkayang yang belum menyerahkan ke Singkawang," katanya. Dengan belum adanya penyerahan aset secara administrasi dari Bengkayang ke kota Singkawang, merupakan salah satu faktor belum bisanya Singkawang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kita harus segera menyelesaikan masalah aset ini, karena sampai saat ini masih menjadi catatan dari BPK RI” katanya. 

Terkait persoalan ini, Ketua DPRD Singkawang, Sujianto berencana membentuk panitia khusus (pansus) mengenai aset. “Hal ini perlu agar bisa mempercepat penuntasan permasalahan aset yang hingga kini belum kelar,” katanya. DPRD Singkawang pun tahu dampak persoalan aset berdampak pada laporan hasil pemeriksaan BPK, sehingga kota Singkawang tidak pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

Menyadari persoalan tersebut, kata Politisi PDI Perjuangan ini, pihak Kota Singkawang tidak bisa sendiri menyelesaikan, perlu ada koordinasi dan sinergisitas dari pihak Pemkab Sambas dan Pihak Pemkab Bengkayang. Jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari, seperti halnya kasus lahan yang berdiri diatasnya Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Singkawang, hingga masuk pengadilan. “Jangan sampai persoalan seperti ini terus terjadi, nanti jangan-jangan kantor DPRD Singkawang pun bisa digugat seperti Disbudparpora sekarang ini. Saya tidak tahu, mengapa dua kabupaten ini (Bengkayang dan Sambas) tidak mau menyerahkan aset tak bergerak itu ke Kota Singkawang, padahal asetnya ada di Singkawang,” katanya.

Terkait akan dibentuknya Pansus itu, dia sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Singkawang. “Walikota mendukung persoalan dibentuknya pansus aset ini,” katanya. (har)
 

 

Berita Terkait