149 Pekerja Anak Terjaring

149 Pekerja Anak Terjaring

  Rabu, 5 Oktober 2016 10:06

Berita Terkait

 

MEMPAWAH- Mendukung realisasi Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Mempawah, Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) melakukan pendataan. Hasilnya, terjaring pendataan sebanyak 149 pekerja anak di delapan kecamatan.

 “Sampai saat ini, hasil pendataan terhadap pekerja anak di Kabupaten Mempawah ditemukan sebanyak 149 orang. Jumlah itu didapat dari hasil pendataan di delapan kecamatan, minum Kecamatan Mempawah Timur,” terang Ketua Tim Sekretariat Komite Aksi PBPTA Kabupaten Mempawah, Tri Djatiningsih, S.Sos, M.Si, Selasa (4/10).

Pekan lalu, jelas Tri, pihaknya melakukan pendataan di wilayah Kecamatan Sadaniang. Di wilayah kecamatan terujung di Kabupaten Mempawah ini, petugas mendapatkan 36 pekerja anak yang berasal dari empat desa. Yakni Desa Sekabuk, Amawang, Bun-Bun, dan Desa Pentek.

 “Umumnya anak-anak ini bekerja membantu orangtuanya, atau ada juga yang bekerja bersama orang lain. Kebanyakan anak-anak ini telah putus sekolah hingga memutuskan untuk bekerja membantu orang tua dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” tuturnya.

Tri pun menyebut, pekerja anak yang putus sekolah bervariasi. Ada anak yang putus sekolah di bangku kelas 2, 3 dan 6 SD bahkan kelas 1 SMP. Padahal, anak-anak tersebut harusnya mengenyam pendidikan untuk kelangsungan masa depannya.

 “Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini putus sekolah dan memiliki bekerja. Selain faktor ekonomi, masalah geografis juga menjadi penyebabnya. Lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal hingga tidak adanya akses transportasi ke sekolah hingga menyebabkan anak-anak ini memilih berhenti sekolah dan bekerja. Akibatnya, minat dan kemauan untuk sekolah menurun,” ungkap Tri.

Karenanya, timpal Tri, melalui program PPA-PKH yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah sejak tiga tahun terakhir pihaknya berupaya melakukan pendataan untuk mengantar kembali pekerja anak ini agar dapat mengenyam bangku sekolah.

 “Usia dibawah 18 tahun merupakan usia sekolah. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah melalui program PPA-PKH untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah. Atau yang tidak bersekolah kembali mengenyam pendidikan baik formal maupun informal,”  tegasnya.

Terkait hasil pendataannya di Kecamatan Sadaniang, Tri mengakui belum sepenuhnya menggambarkan jumlah pekerja anak di wilayah itu. Dirinya berkeyakinan masih banyak pekerja anak yang belum terdata oleh petugas. Karenanya, Tri berjanji akan tetap berupaya menjaring data sebanyak mungkin dalam mendeteksi keberadaan pekerja anak ini.

 “Kendala pendataan di Kecamatan Sadaniang yakni faktor geografis. Jarak antar desa yang jauh dan minimnya infrastruktur jalan membuat tim tidak maksimal dilapangan. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan pihak desa, termasuk melibatkan TKSK dan Pendamping PKH untuk mendata pekerja diwilayahnya masing-masing,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait