10 WNA Masuk Daftar Eksekusi

10 WNA Masuk Daftar Eksekusi

  Kamis, 12 May 2016 09:30
Sumber : Reportase Jawa Pos, 2016

Berita Terkait

JAKARTA – Identitas terpidana mati yang segera merasakan timah panas regu penembak di Pulau Nusakambangan mulai terkuak. Dari daftar 15 terpidana mati yang masuk daftar eksekusi tahap III, sepuluh orang adalah warga negara asing (WNA) dan lima lainnya warga negara Indonesia (WNI). 

Sepuluh WNA itu terdiri atas 4 warga Tiongkok, 2 warga Senegal, 2 warga Nigeria, 1 warga Pakistan, dan 1 warga Zimbabwe. Hingga tadi malam, tinggal dua terpidana mati yang belum dipindahkan ke Nusakambangan. 

Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Lilik Darmanto membenarkan bahwa terpidana yang akan dieksekusi adalah 10 WNA dan 5 WNI. Untuk lima WNI itu, empat di antaranya adalah laki-laki, sedangkan seorang lainnya perempuan. ’’Tapi, untuk identitas terpidana mati WNA dan WNI, kami belum menerima,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini semua menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Polda siap dalam keadaan apa pun untuk membantu eksekusi. ’’Soal identitas terpidana mati, itu kewenangan Kejagung. Kami menunggu saja,’’ paparnya.

Yang pasti, berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya, 180 personel kepolisian dan Brimob yang akan menjadi regu penembak telah mendapat treatment khusus. Terutama kesiapan mental. ’’Ada persiapan khusus untuk mental mereka walau mereka juga telah berpengalaman dengan eksekusi mati tahap I dan II,’’ katanya.

Sementara itu, sumber di internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) menyebutkan, 13 di antara 15 terpidana mati itu telah berada di Nusakambangan, sedangkan dua lainnya belum berada di pulau penjara tersebut. ’’Masih dalam proses pemindahan,’’ jelasnya.

Dari mana saja terpidana mati yang dipindah? Dia menuturkan, permintaan pemindahan selama sebulan ini berasal dari Kejati Batam, DKI Jakarta, dan Banten. ’’Kalau soal siapanya, saya lupa,’’ ujarnya.

Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan, Kejagung memilih terpidana mati yang dieksekusi berdasar tingkat kejahatannya. Yang paling berat atau melampaui batas toleransi akan didahulukan. ’’Namun, pertimbangan lainnya masih banyak. Ya, putusannya belum ada sampai sekarang. Kalau koordinasi dan persiapan, sudah ada,’’ katanya.

Apakah terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman masuk daftar eksekusi? Prasetyo tidak menjawab tegas. Dia hanya menuturkan, semua sudah mengetahui bahwa Freddy berkali-kali mengendalikan peredaran narkotika. ’’Kami akan lihat bagaimana alasan dia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Pasti hanya untuk menghindari eksekusi,’’ tegasnya.

Meski tidak ada satu pun institusi yang mengungkap identitas terpidana mati, dipastikan 10 WNA yang akan menjalani hukuman itu masuk dalam daftar terpidana narkoba yang telah divonis mati. 

Mereka, antara lain, Ozias Sibanda, Federik Luttar, Okonwo Nonso Kingsley, Humphrey Ejike, Ek Fere Dike Ole Kamala, Michael Titus Igweh, Eugene Ape, Obina Nwajagu, Stephen Rasheed, Ken Michael, Jhon Sebastian, Gurdip Singh, Zulfikar Ali, Kamjai Khong, Bunyong Khaosa, dan Emmanuel Iherjika.

Kemudian, Tham Tuck Yen, Lim Jit Wee, Leong Kim Ping, Tan Cho Hee, Lee Cee Heen, E Wee Hock, Kweh Teik Choon, Zhang Manquan, Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi, Zhu Xuxiong, Nicolaas Garnick, Siegfried Mets, Frank Amando, Gareth Done Cashmore, Lindsay June Sandifor, Akbar Chakan, dan Seck Osmone.

Tak Berpengaruh 

Sementara itu, rencana eksekusi mati terhadap terpidana narkoba mendapat kritik tajam dari para aktivis hak asasi manusia (HAM). Mereka menganggap hukuman mati itu tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati hanya mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi tanda peradaban.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menuturkan, hukuman mati itu tidak membuat para pelaku jera. Buktinya, penyalahgunaan narkotika malah semakin meningkat. Bahkan, pelaksanaan hukuman mati tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah pelaku. ’’Sebab, akar persoalannya bukan lagi pada hukuman mati. Ada masalah ekonomi hingga perdagangan manusia. Pemerintah seolah salah kasih obat,’’ ungkapnya.

Dia menuturkan, pemerintah pun kerap mengklaim bahwa jumlah pelaku akan lebih banyak bila tidak ada hukuman mati. Al Araf menilai, pola pikir pemerintah itu keliru. Sebab, sekarang pemidanaan bukan ajang balas dendam, tapi bentuk pembinaan. ’’Karena itulah, sampai sekarang ada lembaga pemasyarakatan,’’ tegasnya.

Imparsial bersama 15 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HAM membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati. Mereka menggalang dukungan agar pemerintah mengubah kebijakan penerapan hukuman mati, termasuk bagi terpidana narkoba. 

Kemarin (11/5) di kantor Imparsial, mereka merilis data terpidana narkoba yang jumlahnya makin meningkat, bahkan setelah hukuman mati dilaksanakan. Misalnya, setelah pelaksanaan eksekusi mati pertama pada 18 Januari 2015, jumlah narapidana narkoba mencapai 65.566 orang pada Januari. 

Jumlah tersebut bertambah menjadi 65.989 orang pada Februari dan 66.846 orang pada Maret. Lantas, April tercatat ada 67.541 narapidana narkoba. Setelah eksekusi mati kedua pada 29 April 2015, jumlah terpidana juga bertambah. Berdasar data, pada Mei tercatat ada 67.808 orang. 

Aktivis Persaudaraan Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menuturkan, data yang mereka rilis itu juga didasarkan pada data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. ’’Harus cari cara lain selain hukuman mati. Apalagi KUHP yang mencantumkan hukuman mati sekarang masih dibahas di dewan,’’ ujarnya.

Siang kemarin mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman juga datang ke kantor Imparsial. Dia memberikan dukungan kepada para aktivis yang menolak pemberlakuan hukuman mati. Sebab, dia menganggap eksekusi mati akan mencederai hak-hak asasi manusia. Dia juga menyinggung banyaknya negara yang telah menghilangkan hukuman mati dalam sistem peradilan. 

’’Alasannya, hukuman mati itu berlawanan dengan perikemanusiaan. Dianggap hukuman yang kejam,’’ jelas mantan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut.

Dia juga memberikan catatan tentang pembahasan KUHP yang kini berjalan di DPR. Bila kelak hukuman mati itu ditiadakan, hukuman orang yang mendapat vonis mati harus diturunkan lebih ringan. Itu pun berlaku surut. Jadi, hukumannya diganti hukuman seumur hidup. ’’Ketentuan itu dianut di PBB lho,’’ ujar mantan ketua tim pencari fakta kasus kerusuhan Mei 1998 tersebut. (idr/jun/c5/kim)

Berita Terkait