’’Yang Nuduh, Saya Bikin Repot’’

’’Yang Nuduh, Saya Bikin Repot’’

  Sabtu, 12 December 2015 08:32
Foto Richardo/JPNN

Berita Terkait

JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya berbicara blak-blakan. Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan sikap dirinya terkait dengan perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia di kantornya kemarin sore (11/12).

Dalam jumpa pers yang dihadiri media nasional dan asing tersebut, Luhut juga mengungkapkan sikapnya atas kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang sekarang disidangkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Nama Luhut disebut hingga 66 kali oleh Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak M. Riza Chalid dalam rekaman yang diambil Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada awal penjelasannya, mantan kepala staf kepresidenan itu menyatakan mulai terganggu oleh perkembangan pemberitaan media. Terutama ketika sejumlah pihak makin ramai menghubung-hubungkan namanya dengan upaya mendapatkan jatah saham dari Freeport sebagaimana yang disebutkan dalam rekaman.
’’Ini semua telah mengganggu keluarga saya dan dignity (martabat, Red) keluarga. Saya harus bertanggung jawab,’’ ujar Luhut yang membacakan pernyataan tertulisnya dengan lantang.
Dia mengakui, awalnya dirinya tidak terlalu menghiraukan namanya yang ikut disebut dalam rekaman pembicaraan antara Setnov, Riza, dan pihak Freeport. Namun, Luhut merasa tidak bisa membiarkan manakala tuduhan-tuduhan itu ternyata semakin deras digulirkan. ’’Ini sudah keterlaluan. Ingat, saya juga bisa bikin dia repot,’’ tegas purnawirawan jenderal tersebut.
Namun, Luhut tidak menyebutkan secara jelas siapa saja pihak yang dinilainya telah menuduh dirinya. Dia hanya menyatakan, semua bisa terbaca lewat pemberitaan maupun tayangan-tayangan di televisi. ’’Lihat, siapa saja yang ngomong di TV-TV itu,’’ ungkapnya.
Jika mencermati pemberitaan soal skandal rekaman serta pencatutan nama presiden dan wakil presiden di media, ada dugaan yang dimaksud Luhut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain selalu mendorong agar MKD serius menangani kasus yang menjerat Setnov itu, JK menyebut kasus pencatutan nama dirinya dan presiden merupakan skandal terbesar di Indonesia.

Tunggu MKD
Dalam jumpa pers kemarin, Luhut juga belum memastikan akan membawa pihak-pihak yang telah menuduhnya pada proses hukum. Dia memilih untuk melihat lebih dahulu perkembangan di MKD yang saat ini menyidangkan Setnov dalam perkara etik.
Pada kesempatan tersebut, Luhut panjang lebar membeberkan posisi dirinya dalam agenda pembahasan perpanjangan kontrak karya Freeport. Yakni, sejak awal dia telah sejalan dengan lima syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo jika kontrak karya nanti diperpanjang. Yaitu, terpenuhinya komitmen pembangunan Papua, penggunaan konten lokal, pemberian royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.
Luhut juga membeberkan sejumlah memo yang telah disampaikan kepada presiden. Memo pertama terkait dengan Freeport disampaikannya pada 15 Mei 2015. Saat itu, dia masih menjabat kepala staf kepresidenan. Inti memo tersebut, perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. ’’Memo itu saya sampaikan karena saya mendengar ada upaya dari pihak-pihak untuk mempercepat perpanjangan kontrak karya,’’ jelasnya tanpa menyebutkan pihak-pihak itu.
Memo berikutnya disampaikan Luhut pada 17 Juni 2015. Di situ, dia lebih detail mengungkapkan bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya bisa diajukan pada 2019 sesuai dengan peraturan. ’’Yang ini saya sudah jelas menyatakannya. Termasuk kalau tidak diikuti, presiden bisa dianggap melanggar UU,’’ ungkapnya.
Mengacu pada memo kedua itulah, tegas Luhut, keterlibatan dirinya dalam negosiasi sebagaimana yang tergambar dalam rekaman antara Setnov dan pihak Freeport menjadi tidak logis. Sebab, sesuai dengan keterangan sejumlah pihak, pembicaraan dalam rekaman terjadi pada 8 Juni 2015 atau sembilan hari sebelum memo kedua keluar. ’’Anda semua bisa menilai sendiri dengan akal sehat,’’ ujarnya membela diri.
Meski demikian, di sisi lain, Luhut mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Setnov. Termasuk dengan pengusaha minyak Riza Chalid yang merupakan orang ketiga dalam pembicaraan antara Setnov dan pihak Freeport. Pengusaha yang kini keberadaannya belum jelas itu selama ini kerap disebut banyak pihak terlibat dalam karut-marut tata niaga minyak di tanah air.
’’Iya, saya pernah ketemu dengan Riza Chalid. Kenapa? Tak ada yang salah. Dia sahabat lama saya,’’ tegas lulusan terbaik Akademi Militer 1970 itu.
Sebagai mantan pengusaha, menurut Luhut, wajar dirinya berteman dengan banyak kalangan pengusaha, termasuk Riza. ’’Menurut saya tidak ada yang salah. Sebagaimana saya juga berteman dengan Setya Novanto,’’ ujarnya.
Dia menjelaskan, pertemanannya dengan mantan bendahara umum Partai Golkar yang kini menjabat ketua DPR itu telah melancarkan hubungan pemerintah (eksekutif) dengan DPR (legislatif).
Luhut juga mengaku datang ke resepsi pernikahan anak Setnov akhir pekan lalu di tengah kontroversi kasus yang dikenal dengan ’’papa minta saham’’ yang sidang-sidangnya dikecam berbagai pihak tersebut. ’’Ya, saya datang, meskipun ada yang melarang. Sebab, ini urusan perkawanan,’’ ungkapnya.
Luhut tidak menjelaskan siapa pihak yang melarang itu. Namun, dia kemudian memaparkan filsafatnya tentang perkawanan. ’’Saya juga ingin mendidik kalian. Jangan kalian berkawan hanya pas orang senang,’’ tegasnya kepada para wartawan.
Disinggung mengenai agenda pemanggilan dirinya oleh MKD, Luhut menyatakan siap. Dia menegaskan, dirinya sejak awal memang meminta segera dihadirkan untuk dimintai keterangan. ’’Saya ingin sidang terbuka. Saya tidak pernah takut karena saya tidak pernah bikin apa-apa dengan Setya Novanto dan Riza Chalid,’’ katanya kepada AFP.
Tentang isi rekaman, Luhut meminta menunggu hasil sidang MKD. ’’Kalau ada yang salah, dihukum. Kalau tidak salah, jangan dicari-cari juga,’’ ujar Luhut melontarkan kata-kata bersayap. ’’Kita hidup bukan dari persepsi saja,’’ tambahnya.
Dalam konferensi pers kemarin, Luhut juga mengundang seluruh anggota MKD. Namun, saat itu, hanya tiga yang hadir. Mereka adalah Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang dan dua anggota MKD dari Partai Golkar, yaitu Ridwan Bae dan Kahar Muzakkir. (dyn/c5/kim)

 

 

Berita Terkait