​Verifikasi Calon Perseorangan Paling Rawan

​Verifikasi Calon Perseorangan Paling Rawan

  Selasa, 19 September 2017 10:00

Berita Terkait

PONTIANAK - Tahapan pencalonan jalur perseorangan yakni pada saat verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon sangat rawan terjadi pelanggaran. Selain itu, tahapan ini juga sangat menguras energi. Sinyalemen tersebut disampaikan Krisantus Heru Siswanto, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kalbar. “Kami ikut memastikan syarat itu benar atau tidak dan ini menjadi kerja yang melelahkan,” katanya usai Sosialisasi Penetapan Syarat Dukungan untuk Pasangan Calon di KPU Kalbar, Senin (18/9).

Menurut Krisantus, proses verifikasi yang melibatkan Bawaslu itu dilakukan dengan cara door to door guna memastikan keabsahan dukungan pasangan calon perseorangan. Proses pengawasannya dilakukan panitia pengawas pemilu tingkat bawah. 

Namun secara umum Bawaslu menyatakan setiap tahapan dalam pelaksanaan pilkada terdapat potensi kerawanan pelanggaran. Seperti profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. 

Hal lain yang di kemudian hari bisa menjadi persoalan yakni mengenai pemuktahiran daftar pemilih tetap. Sebab, lanjut dia, memilih pasangan calon dalam pilkada menjadi hak konstitusional warga negara yang dijamin UU dan harus dilindungi. 

Karena itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk dapat memastikan warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dan terdaftar di daftar pemilih tetap. “Kami meminta Disdukcapil dan KPU mendorong masyarakat mengurus dokumen kependudukan, agar tidak kehilangan hak konstitusional,” kata dia.

Persoalan lain yang dinilai harus diperhatikan yakni tenaga kerja yang datang dari luar. Ini biasanya terjadi di daerah perkebunan kelapa sawit. Krisantus meminta KPU mendata pekerja yang datang dari luar Kalbar. 

Pendataan itu dimaksudkan guna memastikan para tenaga kerja ini memiliki dokumen kependudukan dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Namun dalam penggunaan hak pilih itu, tenaga kerja tersebut harus benar-benar sudah pindah kependudukan. 

“Jadi harus benar-benar dipastikan apakah mereka punya dokumen kependudukan atau tidak. Karena kebanyakan dan tentu saja sudah menjadi kebiasaan, orang pindah tapi tidak melapor. Jadi jangan sampai hak itu dicoret hanya karena tidak ada dokumen,” jelasnya.

Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat kemarin menggelar sosialisasi tentang syarat dukungan pasangan calon baik dari partai politik maupun perseorangan. Sesuai dengan ketentuan, KPU Kalbar menetapkan parpol atau gabungan parpol dapat mengusung pasangan calon jika memiliki kursi dua puluh persen di DPRD Provinsi atau dua puluh lima persen suara sah.

“Jadi sudah ditetapkan bahwa dua puluh persen dari 65 kursi yang ada di DPRD Kalbar adalah 13 kursi untuk mendukung pasangan calon,”  kata Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty. 

Sementara dari dua belas parpol di Kalbar, hanya PDIP yang memiliki kursi atau keterwakilan di DPRD Kalbar lebih dari 20 persen. Tercatat PDIP memiliki 15 kursi di DPRD Kalbar. Dari jumlah kursi maka PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon yang diusung dalam Pilgub atau bergabung dengan partai politik lainnya. 

Sedangkan Partai Bulan Bintang tidak bisa menjadi partai pendukung atau bergabung dengan partai politik lainnya untuk mendukung pasangan calon yang maju dalam pemilihan gubernur. Ini dikarenakan PBB tidak memiliki keterwakilan atau kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. 

“Itu sudah menjadi ketentuan UU,” kata Umi.

Sedangkan untuk  calon perseorangan haruslah memiliki dukungan sekurang-kurangnya 300.883 pemilih yang tersebar paling sedikit di delapan kabupaten/kota. KPU tidak menetapkan syarat minimal dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota. 

Lalu pengumpulan syarat dukungan itu menggunakan fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Tidak ada ketentuan berapa persen dukungan setiap kabupaten. Tapi dukungan itu paling sedikit haruslah dari delapan kabupaten/kota,” kata Umy.  

Penetapan syarat dukungan calon perorangan ini merujuk pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2014, pemilihan bupati/wali kota tahun 2015 dan pemilihan bupati/wali kota 2017, yakni sebanyak 3.539. 794 pemilih.

Sesuai jadwal pendaftaran pasangan calon perseorangan dimulai pada 22 hingga 26 November 2017. Untuk proses verifikasi, dimulai ketika pendaftaran dibuka hingga 1 Desember 2017. Sedangkan untuk parpol, pendaftaran pasangan calon  dibuka pada 8-10 Januari 2018. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Barat, Y Anthonius Rawing optimistis perekaman KTP elektronik tuntas menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2018.

Hingga saat ini, dari data pelayanan proses perekaman E KTP sudah mencapai 90 persen. “Angka itu berjalan terus. Nanti data itu diakumulasikan pada semester kedua, mendekati target nasional 100 persen. Kami usahakan sedapat mungkin mencapai target nasional,” katanya. 

Di tempat terpisah, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat masih menunggu keputusan DPP terkait dengan dukungan pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah serempak di Kalimantan 2018. 

“Kami tunggu keputusan DPP. Semua calon yang mendaftar melalui PDIP sudah diserahkan ke DPP. Tidak ada yang ditutupi. Bagi yang langsung ke DPP, itu urusan DPP dan kami tidak ikut campur,” pungkasnya. (mse) 

 

Berita Terkait